Alasan Presiden Rahmon Larang Pakai Hijab di Tajikistan yang 90% Berpenduduk Muslim

Selain itu, RUU tersebut juga menyebutkan larangan terkait Idul Fitri yaitu kebiasaan anak-anak diberi uang pada saat Idul Fitri dan Navroz, serta perayaan menjelang Idul Fitri dan Idul Adha.

Alasan Larangan Hijab di Tajiksitan

Larangan hijab adalah langkah terbaru dari Presiden Tajikistan Emomali Rahmon, yang memimpin pemerintahan sekuler. Larangan itu untuk mempromosikan apa yang Presiden Rahmon anggap sebagai budaya ‘Tajiki’. Selain itu juga untuk meminimalkan visibilitas religiusitas masyarakat. Hal ini sangat terkait dengan politik dan cengkeraman kekuasaannya.

RUU tersebut disahkan oleh majelis Parlemen (Majlisi Namoyandagon) pada tanggal 8 Mei 2024, dan disetujui oleh majelis tinggi (Majlisi Milli) pada tanggal 19 Juni 2024, setelah perayaan Idul Fitri. Langkah ini memberi bobot hukum pada pernyataan Presiden Emomali Rahmon yang menyebut hijab sebagai “pakaian asing”.

Sebelumnya, aturan serupa juga pernah diperkenalkan di Tajikistan. Sebuah undang-undang yang mengatur hari raya dan upacara disahkan pada tahun 2007 yang melarang pakaian Islami dan rok mini gaya Barat. Hal ini secara efektif menyebabkan pelarangan hijab bagi pelajar, dan pada akhirnya di semua institusi publik.

Presiden Rahmon memulai kampanyenya dengan sungguh-sungguh menentang hijab pada tahun 2015, dengan menyebutnya sebagai “tanda buruknya pendidikan.” Pada tahun 2024, ia menggandakan isu ini dengan mengatakan, “Xenofobia dalam pakaian… Mengenakan pakaian asing dengan nama palsu dan hijab, adalah masalah mendesak lainnya bagi masyarakat kita.”

Pada tahun 2017, pemerintah memulai kampanye menggunakan panggilan telepon otomatis yang mendesak perempuan untuk mengenakan gaun Tajiki. Setahun kemudian, mereka merilis buku panduan setebal 376 halaman tentang pakaian yang pantas untuk wanita, berjudul ‘The Guidebook Of Recommended Outfits In Tajikistan' (Buku Panduan Pakaian yang Direkomendasikan di Tajikistan).

Sementara itu Massoumeh Torfeh, mantan juru bicara Misi Pengamat PBB di Tajikistan dan jurnalis, menulis di Al Jazeera pada tahun 2015 tentang meningkatnya pembatasan agama di negara tersebut.

“Kegugupan presiden Tajik terhadap pakaian adalah akibat dari meningkatnya religiusitas di kalangan masyarakat umum setelah pecahnya Uni Soviet. Masjid-masjid baru telah dibangun untuk menarik lebih banyak orang untuk salat, lebih banyak kelompok belajar Islam bermunculan dan lebih banyak perempuan dan laki-laki mengenakan pakaian bergaya Islami. Pada saat yang sama, kelompok bersenjata Islam juga aktif di wilayah perbatasan Tajikistan dan Afghanistan,” katanya.

Namun, beberapa analis berpendapat bahwa ancaman dari Islam radikal terlalu dibesar-besarkan di banyak negara Asia Tengah. Meskipun terdapat peningkatan aktivitas keagamaan publik di negara ini, gagasan bahwa Islam “dibangkitkan kembali” di wilayah tersebut hanya setelah pemerintahan Soviet berakhir tidaklah akurat. Praktik Islam menjadi bagian dari budaya dan tradisi lokal bahkan pada masa pemerintahan Soviet.