Menteri Luar Negeri Marco Rubio berjabat tangan dengan Duta Besar Lebanon untuk AS Nada Hamadeh (kiri) usai penandatanganan perjanjian kerangka kerja. (Foto: AP).
BEIRUT, (ERAKINI) - Pemerintah Lebanon menegaskan bahwa kerangka kesepakatan yang baru ditandatangani bersama Israel melalui mediasi Amerika Serikat tidak dapat dipandang sebagai perjanjian damai ataupun langkah normalisasi hubungan. Dokumen tersebut, menurut pejabat senior , hanya merupakan upaya untuk menghentikan konflik dan mengakhiri permusuhan yang telah berlangsung lama di antara kedua negara.
Pernyataan itu muncul sehari setelah delegasi Lebanon dan Israel menandatangani kesepakatan trilateral di Washington pada Jumat waktu setempat, menyusul empat hari perundingan langsung yang difasilitasi oleh Amerika Serikat.
Seorang pejabat Lebanon yang mengikuti perkembangan negosiasi secara intensif menegaskan bahwa publik tidak boleh salah menafsirkan substansi dokumen tersebut. "Ini adalah proses untuk mengakhiri keadaan permusuhan, bukan perjanjian damai," ujarnya kepada Arab News.
Ia menambahkan bahwa kesepakatan tersebut lebih tepat dipandang sebagai sebuah bentuk non-aggression agreement atau perjanjian non-agresi. "Hal ini dapat dianggap sebagai perjanjian non-agresi," tegasnya.
Lebanon Tetap Berpegang pada Inisiatif Perdamaian Arab
Pejabat tersebut juga menekankan bahwa posisi resmi Lebanon terkait normalisasi hubungan dengan Israel tidak mengalami perubahan sedikit pun. Menurutnya, Beirut tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Inisiatif Perdamaian Arab yang digagas Arab Saudi dan disahkan oleh Liga Arab pada Konferensi Tingkat Tinggi Beirut tahun 2002. Inisiatif tersebut mensyaratkan berdirinya negara Palestina merdeka berdasarkan batas wilayah tahun 1967 serta penyelesaian adil terhadap persoalan pengungsi Palestina sebelum normalisasi penuh dapat dilakukan.
Berdasarkan dokumen yang dipublikasikan oleh Departemen Luar Negeri AS, kerangka kerja tersebut dirancang sebagai landasan bagi kesepakatan-kesepakatan lanjutan yang bertujuan mengakhiri konflik Lebanon-Israel, menjamin keamanan kedua negara, serta membangun hubungan bertetangga yang lebih stabil dan damai.
Namun, pengumuman tersebut langsung memicu perdebatan luas di Lebanon. Kelompok-kelompok yang selama ini menolak segala bentuk interaksi dengan Israel menyampaikan keberatan keras terhadap langkah tersebut.
Anggota parlemen Hizbullah, Hussein Al-Hajj Hassan, memilih tidak memberikan dukungan ataupun penolakan secara terbuka. Ia menyatakan bahwa partainya masih melakukan pembahasan internal sebelum mengambil keputusan. "Langkah kami selanjutnya bergantung pada pembahasan dan konsultasi yang sedang kami lakukan di internal partai maupun dengan sekutu-sekutu kami," katanya.
Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, berupaya meyakinkan publik bahwa substansi kesepakatan tersebut sebenarnya sejalan dengan komitmen negara yang telah ada sebelumnya.
Ia menjelaskan bahwa kewajiban negara untuk memperluas otoritasnya melalui angkatan bersenjata ke seluruh wilayah Lebanon telah lama diatur dalam Kesepakatan Taif dan diperkuat melalui United Nations Security Council Resolution 1701. Salam juga mengingatkan bahwa perjanjian gencatan senjata November 2024 secara jelas menyatakan bahwa kepemilikan senjata hanya boleh berada di tangan institusi keamanan resmi negara. Meski pemerintah berusaha meredam kontroversi, sejumlah tokoh Hizbullah justru menunjukkan sikap penolakan yang lebih tegas.
Anggota parlemen Hizbullah, Hassan Fadlallah, bahkan melontarkan peringatan keras terhadap pemerintah Lebanon. "Otoritas Lebanon tidak akan mampu menegakkan kesepakatan yang ditandatangani di Washington itu, kecuali jika mereka melangkah menuju perang saudara dengan dukungan AS."
Tak lama setelah kesepakatan diumumkan, ratusan pendukung Hizbullah menggelar aksi demonstrasi di wilayah selatan Beirut. Massa memblokade sejumlah ruas jalan utama dan membakar ban sebagai bentuk protes terhadap kesepakatan tersebut. Situasi memanas hingga memaksa tentara Lebanon menggunakan gas air mata untuk membubarkan demonstran di sekitar kompleks pemerintahan dan jalur menuju Bandara Internasional Beirut-Rafic Hariri.
