Warga Israel ikut serta dalam protes terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan menyerukan pembentukan komisi penyelidikan negara untuk menyelidiki peristiwa serangan kelompok militan Hamas pada 7 Oktober 2023, saat mereka berkumpul di Lapangan Habima, Tel Aviv, Israel, Sabtu, 15 November 2025. (Foto: AP)
TEL AVIV, (ERAKINI) — Gelombang kemarahan publik kembali membuncah di Israel setelah pemerintah akhirnya mengumumkan rencana penyelidikan atas kegagalan fatal yang memungkinkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Namun keputusan itu justru memantik tuduhan baru: Perdana Menteri diduga sedang berupaya mengunci proses penyelidikan agar tak menyeret dirinya sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Selama ini, Israel dikenal selalu membentuk komisi penyelidikan independen yang dipimpin oleh hakim senior setiap kali terjadi kegagalan negara. Namun untuk peristiwa 7 Oktober, insiden paling memalukan dalam sejarah keamanan Israel—Netanyahu justru menolak model tersebut dan berbulan-bulan menunda penyelidikan.
Setelah tekanan publik tak terbendung, pemerintah akhirnya menyetujui dibentuknya “komite pemerintah” dengan mandat yang jauh lebih lemah daripada komisi independen. Yang paling kontroversial, Netanyahu sendiri akan mengendalikan pemilihan anggota komite, menjadikannya pihak yang mengatur investigasi terhadap kegagalan pemerintahnya. Detail final komite ini baru akan diumumkan dalam 45 hari ke depan.
Langkah Netanyahu menuai reaksi keras. Pemimpin oposisi, Yair Lapid, mengecam keputusan kabinet tersebut sebagai bentuk tidak hormat terhadap korban 7 Oktober dan ratusan tentara yang gugur sejak perang meletus.
“Pemerintah ini melakukan segala cara untuk lari dari kebenaran dan tanggung jawab,” kata Lapid.
Gerakan untuk Pemerintahan Berkualitas di Israel bahkan menyebut langkah itu sebagai upaya sistematis untuk menutup-nutupi fakta. "Ini bukan komisi investigasi. Ini komisi penyembunyian,” tegas mereka.
Protes publik juga memanas. Ribuan warga turun ke jalan di Tel Aviv pada Sabtu malam, meneriakkan tuntutan agar penyelidikan dilakukan oleh pihak yang benar-benar independen.
Survei terbaru dari Israel Democracy Institute menunjukkan bahwa 73 persen publik mendukung komisi penyelidikan independen. Bahkan di kalangan pendukung sayap kanan Netanyahu, 68 persen setuju bahwa penyelidikan harus berada di luar kontrol pemerintah.
Serangan 7 Oktober menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan menyebabkan lebih dari 250 orang ditawan. Namun balasan Israel telah membawa kehancuran yang jauh lebih besar: lebih dari 69.000 warga Palestina tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak, menurut otoritas kesehatan Gaza.
Meski militer Israel telah melakukan beberapa penyelidikan internal, penyelidikan baru pemerintah akan mencakup keputusan politik yang berkontribusi pada kerentanan Israel sebelum serangan.
Sejumlah tokoh keamanan meyakini bahwa upaya Netanyahu merombak sistem peradilan—yang memicu demonstrasi besar-besaran dan kekacauan internal sebelum perang—menunjukkan tanda kelemahan yang dimanfaatkan musuh-musuh Israel. Netanyahu menolak tudingan tersebut.
Banyak warga Israel juga menuding strategi Netanyahu terhadap Gaza sebagai akar kegagalan 7 Oktober. Kebijakannya mengizinkan aliran dana tunai dari Qatar ke Gaza serta melemahkan Otoritas Palestina dianggap memperkuat posisi Hamas di wilayah tersebut.
Penyelidikan internal militer sebelumnya menyimpulkan bahwa para pemimpin keamanan Israel secara dramatis gagal membaca perubahan strategi Hamas.
Salah satu kekeliruan terbesar adalah asumsi bahwa Hamas lebih fokus pada administrasi dan pemerintahan di Gaza daripada memperluas kemampuan militernya. Hamas ternyata mampu melancarkan serangan besar dari lebih dari 60 titik pada 7 Oktober, jauh di atas perkiraan militer Israel yang hanya memperkirakan kemungkinan serangan darat dari maksimal delapan lokasi.
Kegagalan ini menyebabkan sejumlah pejabat puncak di militer dan badan keamanan memilih mundur atau dipecat.
Upaya Mengendalikan Penyelidikan, Upaya Menyelamatkan Kekuasaan
Netanyahu, yang saat ini juga sedang menghadapi persidangan korupsi, menegaskan bahwa penyelidikan independen “tidak akan memiliki dukungan publik yang luas.” Namun kritik mengatakan bahwa klaim itu hanyalah alasan untuk mempertahankan kendali pribadi atas investigasi yang berpotensi menghancurkan karier politiknya.
Dengan kemarahan rakyat Israel yang terus memanas dan angka korban Palestina yang terus naik tanpa henti, penyelidikan ini tidak hanya menyangkut kegagalan masa lalu, tetapi juga arah masa depan konflik yang telah menghancurkan Gaza dan mengguncang Israel dari dalam.
