Sebagaimana dilansir dari Arab News, dalam pertemuan penting yang berlangsung di Amman pada Selasa, kedua pejabat menyoroti urgensi menegakkan gencatan senjata secara menyeluruh di Gaza dan mendorong implementasi fase kedua perjanjian yang dikaitkan dengan rencana yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun, keduanya menekankan bahwa stabilitas tidak boleh berhenti pada jeda militer semata.
Safadi dan Sheikh sepakat bahwa ketenangan di Gaza harus disertai jalur politik yang jelas dan bermakna, yang mengarah pada perdamaian adil dan menyeluruh berdasarkan solusi dua negara, sebagaimana ditegaskan kantor berita resmi Yordania, Petra.
Keduanya menolak segala upaya yang memisahkan Gaza dari konteks Palestina secara keseluruhan. Mereka menegaskan bahwa Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari Wilayah Palestina yang Diduduki, dan merupakan wilayah di mana rakyat Palestina berjuang untuk mewujudkan negara Palestina merdeka dan berdaulat.
Pertemuan tersebut juga menyoroti kondisi yang kian memburuk di Tepi Barat akibat tindakan Israel. Safadi dan Sheikh menegaskan perlunya langkah regional dan internasional yang terkoordinasi untuk menghentikan kebijakan dan tindakan ilegal Israel yang berpotensi memicu kekerasan lebih luas serta semakin menjauhkan prospek perdamaian.
Selain itu, kedua tokoh mengecam pelanggaran Israel terhadap situs-situs suci di Yerusalem yang diduduki. Mereka mendesak Israel untuk menghormati status quo historis dan hukum tempat-tempat suci Islam dan Kristen, serta mencabut berbagai pembatasan yang menghalangi kebebasan beribadah warga Palestina.
Pertemuan ini menegaskan kembali posisi Yordania dan Palestina bahwa perdamaian sejati tidak dapat dicapai melalui tekanan sepihak atau rencana yang mengabaikan hak rakyat Palestina, melainkan melalui keadilan, penghormatan terhadap hukum internasional, dan pengakuan penuh atas hak Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri.
