Sejumlah pria Palestina menyaksikan dari jalan saat para pemukim Israel berkumpul di latar belakang dalam upacara peletakan batu pertama untuk permukiman baru di Gunung Tarousa, dekat kota Dura, sebelah barat Hebron, 16 Juni 2026. (Foto: AFP).
LONDON, (ERAKINI) – Pemerintah Israel kembali mempercepat pembangunan di wilayah Tepi Barat yang diduduki dengan mengucurkan dana besar untuk mendukung perluasan permukiman. Otoritas Israel menyetujui anggaran senilai 1,075 miliar shekel atau sekitar US$355 juta (lebih dari Rp5,7 triliun) guna membangun dan meningkatkan jaringan jalan yang menghubungkan puluhan permukiman di kawasan tersebut.
Kebijakan terbaru ini diperkirakan akan semakin memperkuat keberadaan permukiman-permukiman Israel di Tepi Barat, yang selama bertahun-tahun menjadi sumber ketegangan antara Israel dan Palestina serta menuai kritik luas dari komunitas internasional.
Menurut laporan yang dikutip dari kantor berita Palestina WAFA, dana tersebut akan dikucurkan secara bertahap selama tiga tahun ke depan untuk membangun akses jalan baru, memperluas jalan yang sudah ada, serta mengembangkan jaringan penghubung antarkawasan permukiman.
Sejumlah permukiman di bagian utara Tepi Barat, termasuk Homesh, Sa-Nur, Ganim, dan Kadim, disebut akan menjadi penerima manfaat dari proyek infrastruktur tersebut.
Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah Israel yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam memperluas pembangunan di wilayah pendudukan.
Sejak 2023, pemerintahan yang dikenal berhaluan kanan tersebut telah memberikan persetujuan terhadap pembangunan 103 permukiman baru serta 160 pos terdepan pertanian dan peternakan di berbagai wilayah Tepi Barat.
Tak hanya itu, beberapa hari sebelumnya pemerintah Israel juga telah menyetujui anggaran terpisah sebesar 1,3 miliar shekel atau sekitar US$430 juta untuk pembangunan 34 permukiman baru.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyambut keputusan tersebut sebagai tonggak penting dalam agenda pembangunan pemerintah. "Bersejarah," kata Smotrich saat menggambarkan kebijakan terbaru tersebut.
Saat ini terdapat sedikitnya 279 permukiman Israel yang tersebar di Tepi Barat, termasuk 14 permukiman yang berada di Yerusalem Timur, wilayah yang diduduki Israel sejak Perang Enam Hari pada 1967.
Data terbaru menunjukkan hampir 737.000 pemukim Israel tinggal di kawasan-kawasan tersebut, berdampingan dengan sekitar 3,43 juta warga Palestina yang menghuni wilayah Tepi Barat.
Pertumbuhan jumlah permukiman dan populasi pemukim dalam beberapa dekade terakhir terus menjadi salah satu isu paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina.
Aktivitas pembangunan dan ekspansi permukiman Israel selama ini mendapat penolakan dari banyak negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berbagai resolusi internasional menyatakan bahwa pembangunan permukiman di wilayah pendudukan bertentangan dengan hukum internasional. Banyak pihak juga menilai perluasan kawasan permukiman semakin memperumit upaya mewujudkan perdamaian dan menghambat terbentuknya negara Palestina yang berdaulat melalui solusi dua negara.
Sejumlah pengamat menilai pembangunan jaringan jalan baru tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga memperkuat integrasi permukiman-permukiman Israel di Tepi Barat serta memperluas pengaruh administratif dan ekonomi di kawasan tersebut.
Dengan tambahan anggaran ratusan juta dolar AS dan terus bertambahnya jumlah permukiman, isu Tepi Barat diperkirakan akan tetap menjadi salah satu titik paling krusial dalam dinamika politik Timur Tengah. Sementara itu, kritik internasional terhadap kebijakan pembangunan Israel di wilayah pendudukan diperkirakan akan terus mengemuka seiring berlanjutnya ekspansi permukiman di kawasan tersebut.
