Permukiman Israel Dolev, di sebelah barat Ramallah di Tepi Barat yang diduduki, pada 14 Juli 2026. (Foto: AFP).
LONDON, (ERAKINI) – Pemerintah Israel kembali memicu sorotan internasional setelah menyetujui anggaran sebesar 1,3 miliar shekel atau sekitar 434 juta dolar AS untuk pembangunan 34 permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki. Kebijakan ini dinilai sebagai salah satu langkah ekspansi terbesar dalam beberapa tahun terakhir dan berpotensi memperdalam ketegangan antara Israel dan .
Keputusan tersebut diumumkan pada Selasa dan langsung mendapat perhatian luas karena menyangkut wilayah yang selama puluhan tahun menjadi pusat sengketa dalam konflik Israel-Palestina.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyambut keputusan itu sebagai pencapaian penting bagi pemerintah. Menurutnya, pembangunan puluhan permukiman baru merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat posisi Israel di wilayah yang oleh kalangan nasionalis Israel disebut sebagai Yudea dan Samaria.
“Kami memperkuat keamanan Negara Israel, mematikan gagasan pembentukan negara teroris di jantung negeri ini, dan memperkuat cengkeraman kami atas tanah air di Yudea dan Samaria,” ujar Smotrich.
Pernyataan tersebut kembali menegaskan sikap keras kelompok sayap kanan Israel yang menolak pembentukan negara Palestina merdeka di wilayah Tepi Barat. Pihak Palestina menanggapi penggunaan istilah "Yudea dan Samaria" sebagai bagian dari upaya membangun legitimasi historis dan religius atas wilayah yang hingga kini masih menjadi sengketa.
Menurut Otoritas Palestina, istilah tersebut digunakan untuk memperkuat klaim Israel terhadap kawasan yang oleh komunitas internasional secara luas diakui sebagai wilayah Palestina yang diduduki.
Tepi Barat sendiri merupakan salah satu wilayah utama yang diharapkan menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan, bersama Jalur Gaza dan Yerusalem Timur.
Data terbaru menunjukkan saat ini terdapat 279 permukiman Israel di Tepi Barat, termasuk 14 permukiman di Yerusalem Timur, wilayah yang direbut Israel dalam perang tahun 1967.Di kawasan tersebut kini tinggal hampir 737.000 pemukim Israel, berdampingan dengan sekitar 3,43 juta warga Palestina.
Pertumbuhan jumlah permukiman selama beberapa dekade terakhir menjadi salah satu isu paling sensitif dalam proses perdamaian Timur Tengah karena dianggap mengurangi wilayah yang dapat menjadi bagian dari negara Palestina di masa mendatang.
Pembangunan dan perluasan permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur telah lama menjadi perhatian dunia internasional. Banyak negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai aktivitas tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan berpotensi menghambat solusi dua negara yang selama ini didorong sebagai jalan keluar konflik.
Sejumlah pemimpin Eropa juga berulang kali menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap ekspansi permukiman Israel.
Salah satunya adalah Presiden Emmanuel Macron yang sebelumnya menyatakan bahwa pengambilalihan wilayah Palestina secara terus-menerus dapat mengancam stabilitas kawasan dan memperkecil peluang terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Keputusan pembangunan 34 permukiman baru ini diperkirakan akan semakin memperumit upaya diplomatik yang selama bertahun-tahun berusaha menghidupkan kembali perundingan damai antara Israel dan Palestina. Di tengah meningkatnya ketegangan politik dan keamanan di kawasan, langkah tersebut berpotensi memicu reaksi keras dari Palestina maupun negara-negara yang mendukung solusi dua negara.
