Muncul di Pengadilan New York usai Diculik AS, Maduro: Saya Tidak Bersalah, Saya Orang Baik

Pada persidangan Senin (5/1) waktu setempat, Maduro menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan federal yang dialamatkan kepadanya, termasuk narkoterorisme dan konspirasi mengimpor kokain ke Amerika Serikat. Mengenakan seragam tahanan berwarna biru-oranye, Maduro mendengarkan pembacaan dakwaan yang diajukan jaksa terhadap dirinya dan para terdakwa lain, termasuk istri dan putranya.

Pemerintahan Presiden Donald Trump menyebut penculikan Maduro sebagai operasi penegakan hukum dan menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak memerlukan persetujuan Kongres AS. Namun, di ruang sidang, Maduro menolak narasi tersebut. Ia bersikeras bahwa dirinya adalah seorang tahanan perang (prisoner of war/POW).

“Saya tidak bersalah. Saya tidak melakukan kejahatan. Saya orang baik. Saya masih presiden negara saya,” kata Maduro melalui penerjemah, sebelum ucapannya dihentikan oleh Hakim Distrik AS Alvin Hellerstein di Pengadilan Federal Manhattan, dikutip dari Al Jazeeraa.

Maduro menegaskan statusnya sebagai POW, yakni seseorang yang ditangkap dan ditahan oleh musuh dalam konflik bersenjata. Istri Maduro, Cilia Flores, yang juga dihadirkan sebagai terdakwa bersama, turut menyatakan tidak bersalah di pengadilan.

Sikap Maduro didukung sejumlah pejabat tinggi Venezuela. Pada Sabtu, Wakil Presiden saat itu, Delcy Rodríguez, tampil di televisi pemerintah bersama Ketua Majelis Nasional Jorge Rodríguez, Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello, serta Menteri Pertahanan Vladimir Padrino López. Mereka menegaskan bahwa Maduro tetap merupakan satu-satunya presiden sah Venezuela.

Namun, situasi berubah pada Senin, ketika Delcy Rodríguez resmi mengambil alih jabatan sebagai presiden sementara Venezuela. Melalui media sosial, ia menyampaikan pernyataan yang menawarkan kerja sama dengan Presiden Trump. Rodríguez mengajak AS untuk “berkolaborasi” dan membangun “hubungan yang saling menghormati”.

“Presiden Donald Trump, rakyat kami dan kawasan ini pantas mendapatkan perdamaian dan dialog, bukan perang,” tulis Rodríguez.

Sementara itu, Duta Besar Venezuela untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Samuel Moncada, menilai penculikan Maduro sebagai bentuk agresi AS. Ia menegaskan bahwa Venezuela menjadi sasaran karena kekayaan sumber daya alamnya. “Kita tidak bisa mengabaikan unsur utama dari agresi Amerika Serikat ini,” ujar Moncada, seperti dikutip dari situs resmi PBB.

Di sisi lain, Amerika Serikat tetap bersikukuh bahwa operasi tersebut murni penegakan hukum. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa Washington tidak sedang berperang dengan Venezuela. “Kami berperang melawan organisasi perdagangan narkoba. Itu bukan perang melawan Venezuela,” kata Rubio dalam wawancara dengan NBC Meet the Press.

Pernyataan serupa disampaikan Duta Besar AS untuk PBB, Michael Waltz. Ia menyebut operasi penculikan Maduro diperlukan untuk memerangi perdagangan narkotika dan kejahatan terorganisasi lintas negara.

“Tidak ada perang melawan Venezuela atau rakyatnya. Kami tidak menduduki sebuah negara. Ini adalah operasi penegakan hukum berdasarkan dakwaan sah yang telah ada selama beberapa dekade,” ujar Waltz.

Namun, pernyataan para pejabat AS itu bertolak belakang dengan sikap Presiden Trump. Dalam konferensi pers pada Sabtu, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan “mengelola” Venezuela hingga tercapai “transisi yang aman, tepat, dan bijaksana”.

Sehari berselang, Trump bahkan menyebut AS siap melancarkan serangan militer kedua terhadap Venezuela jika pemerintah negara tersebut menolak bekerja sama dengan rencana Washington.

Pakar hukum tata negara AS, Bruce Fein, menilai pernyataan Trump sebagai pengakuan adanya konflik bersenjata.

“Marco Rubio bukan presiden. Trump secara tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat terlibat konflik bersenjata dengan Venezuela untuk membenarkan lebih dari 100 pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai pengedar narkoba,” kata Fein kepada Al Jazeera.

Sejak September, militer AS diketahui melancarkan serangkaian serangan di Laut Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur terhadap kapal-kapal yang diklaim membawa narkotika. Lebih dari 100 orang dilaporkan tewas dalam sedikitnya 30 serangan tersebut.

Namun hingga kini, pemerintahan Trump belum menyampaikan bukti publik bahwa kapal-kapal tersebut benar-benar membawa narkoba, menuju ke AS, atau ditumpangi anggota organisasi terlarang.

“Jika Amerika Serikat tidak sedang berperang, maka Trump pada dasarnya mengakui keterlibatannya dalam pembunuhan massal terhadap warga sipil,” tegas Fein.