WASHINGTON, (ERAKINI) - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bersama jajaran pemerintahannya bergerak cepat pada Selasa (3/3/2026) untuk meluruskan alasan di balik keputusan melancarkan serangan terhadap Iran. Langkah itu diambil setelah pernyataan pejabat tinggi diplomasi AS memicu polemik soal siapa sebenarnya yang mendorong aksi militer tersebut.
Kontroversi bermula ketika Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyampaikan bahwa Washington mengetahui rencana serangan Israel sebelumnya. Ucapan tersebut memantik kegelisahan di kalangan Partai Demokrat, yang menegaskan bahwa hanya Kongres berwenang menyatakan perang, serta sebagian basis pendukung garis keras Trump. “Kami tahu bahwa akan ada aksi Israel,” ujar Rubio kepada wartawan.
Ia menambahkan, “Kami tahu bahwa itu akan memicu serangan terhadap pasukan Amerika, dan kami tahu bahwa jika kami tidak menyerang mereka terlebih dahulu sebelum mereka melancarkan serangan tersebut, kami akan menderita korban yang lebih tinggi.”
Pernyataan itu segera menuai tafsir bahwa Amerika Serikat bertindak karena tekanan situasi yang dipicu Israel. Tak lama berselang, para pejabat Gedung Putih berupaya mengoreksi persepsi tersebut. Mereka menekankan bahwa keputusan diambil lantaran Teheran dinilai tidak sungguh-sungguh dalam perundingan pembatasan program nuklirnya, sekaligus demi melumpuhkan kemampuan rudal Iran.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan melalui platform X, “Tidak, Marco Rubio tidak mengklaim bahwa Israel menyeret Trump ke dalam perang dengan Iran.”
Dalam pertemuan di Ruang Oval bersama Kanselir Jerman, Trump bahkan menyampaikan versi yang lebih tegas. Ia menyatakan, “Berdasarkan jalannya negosiasi, saya pikir mereka (Iran) akan menyerang lebih dulu. Dan saya tidak ingin itu terjadi.”
Trump menambahkan, “Jadi, jika ada, saya mungkin telah memaksa Israel untuk bertindak.” “Ini Memang Harus Terjadi”
Sehari setelah polemik mencuat, Rubio kembali memperjelas sikapnya usai bertemu anggota DPR dan Senat. Ia menepis anggapan bahwa Washington terseret arus. “Tidak, saya sudah mengatakan kepada Anda bahwa ini harus terjadi,” katanya.
Ia juga menegaskan, “Presiden telah membuat keputusan. Keputusan yang dibuatnya adalah bahwa Iran tidak akan diizinkan untuk bersembunyi... di balik kemampuan untuk melakukan serangan ini.”
Meski demikian, para pengkritik melihat adanya inkonsistensi pesan dari Gedung Putih. Mereka menuduh Trump membawa Amerika ke konflik bersenjata tanpa landasan yang transparan, tanpa konsultasi dengan Kongres, serta tanpa strategi akhir yang jelas.
Sorotan juga mengarah pada hubungan Trump dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang disebut kembali mendorong pendekatan keras terhadap Iran dalam kunjungannya ke Washington, pertemuan ketujuh mereka sejak Trump kembali menjabat tahun lalu.
Namun, sejumlah tokoh Partai Republik tetap berdiri di belakang presiden. Senator Tom Cotton, yang memimpin Komite Intelijen Senat, menolak anggapan bahwa Trump berada di bawah tekanan pihak mana pun. “Tidak ada yang mendorong atau menyeret Donald Trump ke mana pun,” tegas Cotton dalam acara “Fox & Friends”.
Ia menambahkan, “Dia bertindak demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat yang sangat penting.”
Keputusan ini muncul menjelang pemilihan paruh waktu yang krusial, di mana Partai Republik berisiko kehilangan dominasi di Kongres. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa langkah militer dapat menggerus dukungan dari pemilih yang sebelumnya menyambut janji Trump untuk mengurangi keterlibatan militer Amerika di luar negeri.
Salah satu suara kritis datang dari Marjorie Taylor Greene, figur berpengaruh di kubu populis dan isolasionis. Ia menulis di X, “Kita sekarang adalah bangsa yang terpecah antara mereka yang ingin berperang untuk Israel dan mereka yang hanya menginginkan perdamaian dan mampu membayar tagihan serta asuransi kesehatan mereka.”
Dengan narasi yang masih simpang siur dan suhu politik yang terus meningkat, keputusan Trump menyerang Iran kini bukan hanya persoalan kebijakan luar negeri, melainkan juga pertaruhan besar di panggung politik domestik Amerika Serikat.
