RIYADH, (ERAKINI) - Pemerintah Arab Saudi melontarkan kecaman keras terhadap Iran, menyusul rangkaian serangan yang diklaim menyasar ibu kota dan wilayah Provinsi Timur. Dalam pernyataan resmi, kabinet Saudi menegaskan bahwa Kerajaan memiliki ‘hak penuh’ untuk merespons setiap ancaman terhadap kedaulatannya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang kabinet yang digelar larut malam dan dipimpin oleh Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri, Mohammed bin Salman, melalui konferensi video, sebagaimana dilaporkan Saudi Press Agency.
Dalam forum itu, pemerintah Saudi menyatakan solidaritas kepada negara-negara sahabat yang disebut turut menjadi sasaran tindakan Iran. Riyadh menggambarkan serangan tersebut sebagai bentuk agresi terbuka yang dinilai mengancam stabilitas kawasan.
Ketegangan meningkat setelah dilaporkan adanya serangan drone yang diarahkan ke sejumlah titik strategis, termasuk kawasan yang menampung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh. Juru bicara Kementerian Pertahanan Saudi, Mayor Jenderal Turki al-Malki, menyatakan bahwa sistem pertahanan udara berhasil mencegat sejumlah ancaman.
Ia mengakui adanya kerusakan ringan akibat insiden tersebut, termasuk kebakaran terbatas di kompleks kedutaan. Selain itu, otoritas Saudi mengklaim telah menghancurkan delapan drone lain yang disebut mengarah ke Riyadh dan Al-Kharj pada Selasa pagi.
Kementerian Luar Negeri Saudi menyebut serangan terhadap fasilitas diplomatik sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional, merujuk pada Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
“Pengulangan perilaku Iran yang mencolok ini... akan mendorong kawasan ini menuju eskalasi lebih lanjut,” kata Kementerian tersebut, menggarisbawahi bahwa provokasi ini terjadi meskipun kebijakan Riyadh secara eksplisit tidak mengizinkan wilayah udaranya atau wilayahnya digunakan sebagai landasan peluncuran serangan terhadap Iran.
Kabinet Saudi menyampaikan apresiasi atas dukungan sejumlah negara yang mengecam insiden tersebut. Amerika Serikat bersama negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, serta Yordania, menyebut peristiwa ini sebagai eskalasi berbahaya dan menegaskan hak untuk membela diri.
Sejumlah pemimpin dunia, termasuk dari Inggris, Prancis, dan India, juga menyampaikan solidaritas kepada Riyadh. Perdana Menteri India, Narendra Modi, termasuk di antara tokoh yang menyatakan dukungan terhadap stabilitas Kerajaan.
Di tengah meningkatnya ketegangan militer, pemerintah Saudi juga meninjau langkah-langkah bantuan bagi warga negara GCC yang tertahan di bandara akibat penutupan wilayah udara regional. Putra Mahkota menegaskan komitmen Kerajaan untuk mengerahkan seluruh sumber daya demi mendukung stabilitas dan keamanan kawasan.
Namun, di tengah saling tuding dan klaim sepihak, situasi regional tetap rapuh. Banyak pengamat menilai bahwa retorika keras dan respons militer berpotensi memperluas konflik, sementara jalur diplomasi dinilai semakin mendesak guna mencegah Timur Tengah terjerumus ke dalam krisis yang lebih luas.
