Frustrasi Gaza Terus Membara, Trump Bujuk Negara Muslim Bertemu, Skema Damai atau Jebakan?

Pertemuan ini disebut melibatkan perwakilan dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, Indonesia, dan Pakistan. Menurut juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, agenda utama diskusi adalah konflik berkepanjangan di Gaza dan upaya penyelesaian pascaperang yang sedang dirancang.

Sumber internal menyebutkan bahwa Trump bersama utusan Timur Tengah, Steve Witkoff, akan mempresentasikan skema rencana pengelolaan Gaza pascaagresi, sebuah konsep yang disebut-sebut dirancang oleh mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Rencana ini sebelumnya dipublikasikan oleh media Israel dan menuai beragam reaksi, terutama dari negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina.

Salah satu poin kontroversial dalam rencana yang akan dipaparkan adalah usulan pengelolaan Gaza tanpa keikutsertaan Hamas maupun pemerintahan Palestina yang sah. Sebagai gantinya, AS disebut berusaha membentuk pemerintahan transisi yang akan dikawal oleh pasukan dari negara-negara Arab dan Muslim—sebuah langkah yang menuai kecurigaan akan dominasi kekuatan asing di tanah Palestina.

Trump juga diperkirakan akan mendorong negara-negara Muslim untuk mendukung penarikan militer Israel dari Gaza, dengan syarat pengiriman pasukan multinasional ke wilayah tersebut, serta penggalangan dana untuk rekonstruksi. Meski diklaim sebagai bagian dari upaya “perdamaian,” usulan ini dinilai banyak pihak justru mengabaikan akar persoalan utama: pendudukan dan blokade Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Langkah Trump dianggap oleh sejumlah analis sebagai bentuk intervensi sepihak yang tidak menyentuh esensi perjuangan rakyat Palestina—yaitu hak untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Sebuah sumber diplomatik Arab menyatakan bahwa AS tampak lebih tertarik pada stabilitas geopolitik regional ketimbang keadilan bagi rakyat Palestina.

Sementara itu, laporan dari media Israel menyebut bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah diberi bocoran terkait isi rencana tersebut. Namun beberapa bagian, seperti keterlibatan Otoritas Palestina dalam pemerintahan pascaperang, dikabarkan tidak akan diterima oleh pemerintah Israel.

Trump sendiri dijadwalkan menyampaikan pidato dalam Sidang Umum PBB pada hari yang sama, sehari setelah puluhan negara anggota menyerukan pengakuan penuh terhadap Negara Palestina. Aksi solidaritas internasional ini disebut sebagai tekanan diplomatik besar terhadap Israel dan AS, yang selama ini menjadi dua negara utama penentang pengakuan negara Palestina.

Konflik Gaza yang meletus kembali pada Oktober 2023 telah menewaskan puluhan ribu warga sipil Palestina, termasuk anak-anak dan perempuan. Gambar-gambar memilukan dari Gaza—anak-anak yang kelaparan, rumah sakit yang hancur, dan keluarga yang kehilangan segalanya—terus membanjiri media sosial dan menimbulkan gelombang kemarahan internasional terhadap kebijakan militer Israel.

Meskipun Trump sebelumnya berjanji akan segera menghentikan konflik ini begitu menjabat kembali, delapan bulan sejak masa jabatannya dimulai belum menunjukkan hasil berarti. Gencatan senjata sementara yang pernah terjadi juga gagal diperpanjang akibat ketidaksepakatan antara Israel dan Hamas terkait pembebasan sandera dan penghentian agresi.

Pada Februari lalu, Trump sempat mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil alih kendali Gaza dan memindahkan permanen warga Palestina dari wilayah tersebut—sebuah ide yang langsung dikutuk oleh banyak pihak, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai bentuk pembersihan etnis. Pakar hukum internasional mengingatkan bahwa pengusiran paksa penduduk sipil dari tanah mereka melanggar hukum humaniter internasional.

Walau usulan kontroversial tersebut kini tampak tak lagi menjadi fokus utama, skeptisisme terhadap motif sesungguhnya dari AS dan Israel tetap tinggi. Banyak pengamat menilai bahwa rencana pascaperang yang ditawarkan bukanlah solusi adil, melainkan upaya meredam krisis tanpa menyelesaikan penjajahan struktural yang menimpa Palestina.

Dengan meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel dan AS, termasuk dari negara-negara Eropa dan Amerika Latin yang mulai mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, momentum diplomatik tampaknya mulai bergeser.

Dunia kini menanti apakah pertemuan ini akan menjadi langkah maju menuju keadilan sejati bagi Palestina, atau hanya upaya kosmetik untuk mempertahankan dominasi politik atas rakyat yang telah lama tertindas.