Riyad H Mansour, pengamat tetap Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, berpidato di hadapan para delegasi setelah pemungutan suara Majelis Umum PBB mengenai masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara, New York, AS, 12 September 2025. (Foto: Reuters).
JAKARTA, (ERAKINI) - Prancis dan Arab Saudi bersiap menyelenggarakan konferensi satu hari di markas Besar Perserikatan Bangsa‑Bangsa (PBB) di New York, tepat sehari sebelum dimulainya Sidang Umum PBB. Fokus utama pertemuan ini adalah konflik yang membara di Gaza dan urgensi penerapan solusi dua negara bagi Israel dan .
Pemimpin-pemimpin dari berbagai negara berkumpul pada hari Senin (22/9/2025) di PBB untuk membangkitkan kembali gagasan kenegaraan Palestina, sebuah aspirasi yang nyaris terhapus akibat langkah‑langkah agresif Israel di Gaza dan okupasi Tepi Barat.
Prancis diperkirakan akan segera mengumumkan pengakuan resmi terhadap Palestina, dan negara-negara lain seperti Belgia juga disebut akan mengikuti langkah serupa. Pengumuman ini muncul setelah Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal melakukan pengakuan bersejarah meskipun mendapat tekanan keras dari Israel dan Amerika Serikat.
Israel dan sekutu utamanya, termasuk AS, memutuskan memboikot KTT tersebut. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengecam pertemuan itu sebagai ‘sirkus politik’, dan menegaskan bahwa inisiatif semacam ini dianggap Israel sebagai penghargaan bagi terorisme.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menghadapi krisis politik dalam negeri yang serius di tengah gelombang pengakuan Palestina. Media Israel melaporkan bahwa pemerintahannya mempertimbangkan aneksasi sebagian atau seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki sebagai respons atas langkah diplomatik internasional tersebut—namun Netanyahu tetap menuntut dukungan Amerika Serikat untuk melindungi kepentingannya pada Sidang Umum PBB.
PBB berharap bahwa konferensi ini dapat memberikan dorongan politik yang kuat untuk implementasi Deklarasi New York — sebuah dokumen tujuh halaman yang disahkan Majelis Umum PBB pada 12 September 2025. Deklarasi tersebut memaparkan langkah‐langkah konkret, bersifat segera, dan tak dapat diubah, antara lain mendesak Israel mengakhiri kekerasan dan okkupasi, serta memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza, sambil menuntut pembebasan sandera dan penyelidikan kejahatan di wilayah yang terkena.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, akan tampil sebagai figur utama dalam pertemuan puncak itu, sedangkan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, diperkirakan akan menyampaikan pidato melalui tautan video.
Semakin meruncingnya kritik internasional menyoroti tindakan Israel di Gaza — mulai dari serangan darat, blokade bantuan kemanusiaan, hingga penghancuran infrastruktur yang menyebabkan penderitaan massal. Masyarakat Palestina dan aktivis HAM memperingatkan bahwa, jika okupasi dan agresi terus berlanjut, aspirasi kenegaraan Palestina akan makin sulit tercapai dan mungkin “lenyap”.
Israel disebut pantas menghadapi konsekuensi diplomatik, terutama dari negara-negara Barat yang kini menolak dukungan tak bersyarat. Dengan pengakuan negara Palestina dan desakan terhadap solusi dua negara, komunitas internasional memberi sinyal bahwa kekejaman dan pelanggaran tidak bisa terus dijadikan standar.
