Israel Panik, Desak Uni Eropa Cabut Usulan Sanksi Akibat Kekejaman di Gaza

Desakan itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, dalam suratnya yang dikirim Selasa (16/9/2025). Ia menilai sanksi sebagai “tekanan yang tidak efektif”, meskipun laporan dan bukti-bukti internasional menunjukkan bahwa Israel secara konsisten melanggar hak asasi manusia warga sipil Palestina selama invasi brutal di Gaza.

Rencana sanksi ini menjadi bagian dari pidato kenegaraan von der Leyen pekan lalu, dan dijadwalkan dibahas oleh Dewan Komisaris Komisi Eropa pada Rabu (17/9). Jika disetujui, paket tersebut akan menangguhkan dukungan bilateral terhadap Israel, termasuk penghentian pencairan dana sekitar 14 juta euro dan pemblokiran alokasi dana tahunan sebesar 6 juta euro untuk proyek-proyek yang melibatkan institusi Israel.

Namun, kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan situs memorial Holocaust Yad Vashem tetap akan dipertahankan, sebagai bagian dari pendekatan yang selektif.

Yang menarik, Komisi Eropa juga mengusulkan sanksi individual terhadap pejabat ekstremis Israel, seperti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, yang dikenal luas sebagai arsitek kebijakan kekerasan terhadap warga Palestina, termasuk perluasan permukiman ilegal dan dukungan terhadap pemukim bersenjata.

Dalam suratnya, Saar mengecam usulan tersebut sebagai langkah yang "belum pernah diterapkan terhadap negara mana pun" dan menyebutnya sebagai “serangan terhadap Israel”. Ia mengklaim perang ini adalah reaksi atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, meskipun berbagai laporan internasional menyoroti bahwa Israel telah melanggar prinsip proporsionalitas dan membunuh puluhan ribu warga sipil Palestina.

“Langkah ini hanya akan menguntungkan Hamas dan menghambat upaya perdamaian,” ujar Saar tanpa mengakui bahwa blokade berkepanjangan, serangan udara tanpa henti, dan penghancuran infrastruktur sipil di Gaza justru menjadi sumber utama penderitaan rakyat Palestina.

Parlemen Eropa Dukung Pengurangan Hubungan Dagang dengan Israel

Pekan lalu, Parlemen Eropa juga telah menyetujui resolusi tidak mengikat yang mendukung langkah Komisi Eropa untuk menghentikan sebagian kerja sama bilateral serta menangguhkan sebagian dari perjanjian perdagangan Uni Eropa–Israel.

Para anggota parlemen menilai Israel telah melampaui batas dalam operasi militer yang telah berlangsung hampir dua tahun, dan menyerukan adanya tindakan nyata untuk menekan Israel agar segera menghentikan kekerasan terhadap penduduk sipil Palestina.

Meskipun usulan sanksi masih harus melalui proses perdebatan di antara 27 negara anggota Uni Eropa—yang memiliki pandangan beragam soal konflik Gaza—langkah ini menandai pergeseran penting dalam sikap Eropa terhadap Israel, yang selama ini cenderung permisif.

Langkah von der Leyen dapat menjadi awal bagi akuntabilitas internasional, di tengah meningkatnya tekanan dari organisasi hak asasi manusia dan publik global yang mengecam kekejaman Israel terhadap lebih dari dua juta penduduk sipil di Gaza, termasuk anak-anak dan perempuan.

Sejak Oktober 2023, agresi militer Israel di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 64.000 jiwa, mayoritas adalah warga sipil tak bersenjata, menurut data Kementerian Kesehatan Palestina yang dikonfirmasi kredibilitasnya oleh PBB.

Sebaliknya, serangan Hamas yang menjadi dalih Israel melancarkan invasi, menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil.