Israel Tutup Jalur Gaza-Mesir, Tahan Bantuan demi Jenazah Sandera, Rakyat Gaza Jadi Korban

Tom Fletcher, Kepala Urusan Kemanusiaan PBB, menyatakan kekecewaan atas kenyataan bahwa gencatan senjata yang dimediasi Washington — dan mendapat sambutan banyak pemimpin dunia — belum mampu membuka aliran bantuan dalam skala yang mendesak diperlukan oleh warga Palestina. Fletcher menekankan dua kewajiban: Hamas harus berupaya memulangkan jenazah sandera yang masih berada di Gaza, dan Israel harus memungkinkan lonjakan besar-besaran pengiriman bantuan — ribuan truk per minggu — yang sangat menentukan nasib jutaan orang di Gaza.

Pertukaran Sandera dan Jenazah: Jalan Berliku

Dalam rencana pertukaran yang difasilitasi para mediator internasional, proses pengembalian sandera dan jenazah berjalan secara bertahap. Hingga saat ini, 20 sandera hidup telah kembali ke keluarga mereka sebagai bagian dari kesepakatan yang juga membuka jalan bagi pembebasan hampir 2.000 tahanan Palestina. Namun pengembalian jenazah berjalan lebih lambat: delapan jenazah telah diserahkan, tujuh di antaranya teridentifikasi. Puluhan jenazah lain masih berada di lokasi yang rusak parah, sehingga evakuasi membutuhkan waktu dan peralatan khusus.

Tekanan politik di Israel meningkat: beberapa politisi, termasuk Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, mendesak agar bantuan kemanusiaan dikaitkan dengan pengembalian jenazah tentara. Tuntutan demikian berpotensi memperburuk kondisi kemanusiaan warga sipil Gaza yang sudah sangat rapuh.

Di sisi lain, otoritas Israel telah menyerahkan puluhan jenazah warga Palestina yang sebelumnya ditahan — menurut pihak berwenang Gaza, 45 jenazah dipindahkan ke Rumah Sakit Nasser di selatan Gaza, sehingga total yang dipulangkan tercatat mencapai 90 orang. Dalam skema yang diusulkan, setiap jenazah Israel akan ditukar dengan puluhan jenazah Palestina, sesuai ketentuan pertukaran yang diajukan mediator.

Blokade Bantuan dan Krisis Kemanusiaan

Konsekuensi penutupan Rafah dan pembatasan akses lainnya terasa sangat berat. Sejak pecahnya konflik yang memuncak setelah insiden 7 Oktober 2023, Gaza menghadapi kerusakan besar pada infrastruktur sipil, sistem kesehatan yang nyaris runtuh, dan keterbatasan pangan. Perserikatan Bangsa-Bangsa pernah menyatakan kekhawatiran terkait potensi krisis kelaparan di wilayah itu, sementara pengiriman bantuan masih terhambat oleh aturan dan kondisi lapangan.

Aktivitas militer dan keamanan juga memicu kekerasan di dalam wilayah Gaza. Selain bentrokan antar-faksi, laporan muncul tentang tindakan keras terhadap mereka yang dituduh bekerja sama dengan musuh — termasuk eksekusi yang ditayangkan oleh kelompok berwenang setempat. Peristiwa-peristiwa itu menambah trauma warga sipil dan memperparah iklim ketidakamanan.

Para pihak internasional menyerukan agar kepentingan kemanusiaan ditempatkan di atas politik pertukaran. Fletcher dan lembaga kemanusiaan lain mendesak pembukaan lebih banyak titik lintas batas, pelepasan hambatan logistik, dan perlindungan bagi warga sipil yang terkena dampak. Tanpa akses bantuan yang memadai dan tanpa jaminan keselamatan bagi non-kombatan, krisis di Gaza berisiko berkembang menjadi tragedi kemanusiaan yang lebih besar.