Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Senin bahwa ia akan memberi Hamas kesempatan untuk menghormati perjanjian gencatan senjata Gaza dengan Israel, tetapi memperingatkan bahwa kelompok itu akan "dibasmi" jika gagal melakukannya. (Foto: AFP)
WASHINGTON, (ERAKINI) - Presiden Amerika Serikat, , kembali melontarkan pernyataan kontroversial yang memicu kecaman dari berbagai pihak pro-. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Senin lalu, Trump menyampaikan ancaman terbuka kepada , menyatakan bahwa kelompok tersebut akan dimusnahkan jika dianggap melanggar kesepakatan gencatan senjata yang berlaku di .
"Kami telah membuat kesepakatan dengan Hamas. Mereka diminta untuk bersikap baik, bertindak baik, dan berperilaku baik," ujar Trump saat menjamu Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. "Namun jika tidak, kami tidak akan segan untuk menghabisi mereka. Mereka tahu itu," tambahnya dengan nada ancaman yang mencolok.
Pernyataan ini muncul di tengah kunjungan dua utusan senior AS ke Israel untuk bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menyusul eskalasi kekerasan yang membayangi perjanjian gencatan senjata yang ditengahi oleh Trump sendiri hampir dua pekan lalu.
Meskipun demikian, Trump menegaskan bahwa militer AS tidak akan secara langsung terlibat dalam konflik tersebut. Sebagai gantinya, ia menyebutkan bahwa puluhan negara telah menyatakan kesiapan mereka untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian internasional di Gaza.
"Israel akan bertindak dalam waktu dua menit jika saya perintahkan," kata Trump, memperjelas posisi Washington yang tetap berpihak pada Tel Aviv. "Tapi untuk saat ini, kami memberi waktu. Mudah-mudahan, ketegangan ini akan mereda. Namun, kelompok ini — Anda tahu sendiri — sangat brutal."
Trump juga mengklaim bahwa kekuatan Hamas saat ini sudah sangat melemah, terutama karena Iran sebagai sekutu utamanya dinilai tidak akan ikut campur menyusul serangkaian serangan dari AS dan Israel sebelumnya.
Sementara itu, dari wilayah konflik, delegasi tingkat tinggi Hamas telah kembali ke Kairo untuk melakukan pertemuan penting dengan para mediator dari Mesir dan Qatar. Agenda utama mereka adalah menyerukan akuntabilitas atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan secara terang-terangan oleh militer Israel.
Meskipun secara resmi gencatan senjata masih berlaku sejak 10 Oktober 2025, realita di lapangan menunjukkan sebaliknya. Jet-jet tempur Israel kembali menggempur Jalur Gaza dalam serangan udara yang menewaskan banyak warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Aksi ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap perjanjian yang telah disepakati.
Menurut sumber diplomatik yang terlibat dalam proses mediasi, delegasi Hamas yang dipimpin oleh Khalil Al-Hayya membawa mandat penting: menuntut dihentikannya agresi militer Israel dan mendesak dunia internasional untuk tidak lagi bungkam terhadap kekejaman yang terus berlangsung.
Pertemuan ini juga akan membahas rencana jangka panjang bagi rakyat Palestina, termasuk pembentukan pemerintahan sipil yang mandiri di Gaza pasca-agresi, serta memperkuat persatuan antarfaksi untuk membangun satu pemerintahan Palestina yang bersatu, demokratis, dan berdaulat penuh.
Pernyataan Trump dinilai sebagai bentuk nyata dari standar ganda yang selama ini dipegang oleh Amerika Serikat — menyuarakan perdamaian di satu sisi, namun mendukung tindakan militer sepihak oleh Israel di sisi lain. Sementara rakyat Palestina terus berjuang menghadapi blokade, serangan, dan ketidakadilan, komunitas internasional kini dituntut untuk bertindak lebih tegas dan tidak lagi tunduk pada tekanan politik dari Washington dan Tel Aviv.
