Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato pada upacara peringatan kenegaraan untuk mengenang para korban Perang Pedang Besi di Gunung Herzl di Yerusalem pada 16 Oktober 2025. (Foto: Reuters).
GAZA, (ERAKINI) – Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, kembali memantik kontroversi dengan pernyataannya pada Sabtu (18/10/2025), bahwa perang
di Jalur Gaza tidak akan dihentikan hingga Hamas melucuti seluruh persenjataannya dan wilayah Palestina sepenuhnya didemiliterisasi. Pernyataan tersebut dinilai banyak pihak sebagai bukti bahwa Israel tidak sungguh-sungguh menginginkan perdamaian, melainkan terus mengupayakan kontrol penuh atas Gaza.
Pernyataan itu dikeluarkan bersamaan dengan penyerahan dua jenazah sandera Israel oleh sayap militer Hamas, Brigade Ezzedine Al-Qassam, sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Jenazah tersebut diserahkan kepada tim Palang Merah dan kemudian diterima militer Israel.
Rafah Tetap Ditutup, Israel Persulit Proses Kemanusiaan
Di tengah upaya kemanusiaan yang rapuh, Netanyahu justru mengeluarkan kebijakan menutup kembali penyeberangan Rafah, jalur vital antara Gaza dan Mesir, hingga waktu yang belum ditentukan. Ia berdalih bahwa pembukaan perbatasan hanya akan dipertimbangkan jika Hamas sepenuhnya memenuhi tuntutan Israel, termasuk mengembalikan semua jenazah sandera.
Padahal, Hamas telah menyerahkan semua sandera yang masih hidup, serta jenazah sembilan warga Israel dan satu warga Nepal. Sebagai imbalannya, Israel melepaskan sekitar 2.000 tahanan Palestina, termasuk anak-anak, serta 135 jenazah warga Palestina yang tewas dalam serangan brutal sejak awal Oktober.
Namun, Hamas menyatakan bahwa masih diperlukan bantuan teknis untuk mengevakuasi jenazah lain yang masih terkubur di bawah reruntuhan akibat agresi militer Israel. Penutupan Rafah secara langsung menghambat proses ini, menyebabkan keterlambatan signifikan dalam pemulangan korban.
Di sisi lain, Departemen Luar Negeri AS menyatakan memiliki laporan kredibel bahwa Hamas tengah merencanakan serangan terhadap warga sipil di Gaza, klaim yang dilontarkan tanpa bukti dan berpotensi menggiring opini untuk membenarkan tindakan militer lanjutan Israel. Tuduhan ini dinilai hanya akan membuka jalan bagi pelanggaran lebih lanjut terhadap gencatan senjata.
Kepala bantuan kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, yang mengunjungi Gaza utara, menggambarkan situasi kota sebagai ‘padang gurun kehancuran’. Ia menyaksikan warga yang kembali ke rumah mereka yang hancur, menggali jamban di reruntuhan hanya untuk bertahan hidup.
“Ini pekerjaan kemanusiaan yang sangat besar. Kami sedang menyusun rencana 60 hari untuk menyediakan satu juta makanan per hari, membangun kembali sistem kesehatan, menyalurkan tenda untuk musim dingin, dan mengembalikan ratusan ribu anak ke sekolah,” ujarnya pilu.
Meski perjanjian gencatan senjata telah berlaku, laporan pembunuhan warga sipil oleh militer Israel masih terus bermunculan. Sabtu pagi, pasukan Israel menembakkan peluru tank ke sebuah bus, menewaskan sembilan anggota keluarga Shaaban, termasuk empat anak-anak.
Badan pertahanan sipil Gaza menyebut dua jenazah lainnya hancur berkeping-keping dan belum ditemukan. Sementara itu, militer Israel hanya menyebut telah menembaki kendaraan yang mendekati “garis kuning”—sebuah klaim yang tak mampu membenarkan pembantaian satu keluarga secara brutal.
Di Rumah Sakit Al-Ahli, tubuh-tubuh kecil dibungkus kafan putih. Umm Mohammed Shaaban menangis putus asa: “Putriku, suaminya, anak-anak mereka. Putraku, istrinya, dan anak-anak mereka. Semua dibunuh. Apa kesalahan mereka?”
Pernyataan Netanyahu dan tindakan Israel selama masa gencatan senjata menunjukkan bahwa tujuan sebenarnya bukanlah perdamaian, melainkan penghancuran total Gaza dan penaklukan Palestina. Pelucutan senjata Hamas tanpa jaminan kebebasan dan keadilan hanya akan melanggengkan penjajahan dalam bentuk baru.