Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf tiba untuk pertemuan empat pihak antara AS, Iran, Pakistan, dan Qatar di Swiss. (Foto: AFP).
DUBAI, (ERAKINI) – Sebuah laporan terbaru mengungkap adanya kekhawatiran serius dari Amerika Serikat terhadap kemungkinan tindakan militer Israel yang dapat mengganggu jalannya diplomasi dengan Iran. Washington disebut meminta sejumlah negara mitra di kawasan Timur Tengah untuk menyampaikan peringatan kepada Teheran terkait potensi ancaman terhadap dua pejabat penting yang terlibat dalam perundingan damai.
Laporan yang diterbitkan harian The New York Times menyebutkan bahwa pemerintah AS khawatir Israel dapat menjadikan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, sebagai sasaran operasi militer ketika proses negosiasi gencatan senjata sedang berlangsung pada awal tahun ini.
Menurut laporan tersebut, Washington menilai setiap tindakan terhadap kedua tokoh tersebut berisiko merusak jalur diplomasi yang tengah dibangun sejak April dan berpotensi memicu kembali eskalasi konflik di kawasan.
Besarnya kekhawatiran tersebut mendorong Amerika Serikat untuk memanfaatkan negara-negara perantara di Timur Tengah guna menyampaikan pesan secara langsung kepada pemerintah Iran mengenai kemungkinan ancaman yang dihadapi para negosiatornya.
Peristiwa itu sekaligus mencerminkan adanya perbedaan pendekatan antara Washington dan Tel Aviv dalam menghadapi Iran. Pemerintah AS lebih menitikberatkan pada penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik, sedangkan Israel disebut tetap berfokus pada upaya melemahkan struktur kepemimpinan Iran serta membatasi pengaruh regional negara tersebut.
Pada fase awal konflik, Israel dilaporkan pernah menargetkan sejumlah tokoh penting Iran, termasuk Ali Larijani dan mantan Menteri Luar Negeri Iran, Kamal Kharazi, yang diketahui memiliki peran dalam komunikasi dengan pihak Amerika Serikat.
Pejabat AS yang dikutip dalam laporan itu menyebut bahwa Araghchi dan Ghalibaf mungkin dipandang sebagai target militer pada tahap awal konflik. Namun setelah negosiasi mulai berjalan intensif pada April, Washington menilai tindakan terhadap keduanya dapat menghancurkan peluang tercapainya kesepakatan politik.
Sebagai respons atas situasi tersebut, Iran dilaporkan meningkatkan pengamanan terhadap para anggota tim negosiasi. Menjelang pertemuan yang direncanakan di Islamabad dengan Wakil Presiden AS, JD Vance, para pejabat Iran disebut meminta jaminan keamanan melalui perantara dari Pakistan dan Qatar agar delegasi mereka tidak menjadi sasaran serangan.
Sumber Iran yang dikutip laporan tersebut menyebutkan bahwa jet tempur Pakistan sempat mengawal pesawat yang membawa delegasi Iran ketika melintasi wilayah udara negara itu. Dalam perjalanan kembali, pesawat yang membawa Ghalibaf bahkan disebut harus mengubah rute penerbangan setelah aparat keamanan Iran menerima informasi intelijen mengenai aktivitas pesawat tempur Israel di wilayah udara Iran.
Meski diwarnai kekhawatiran keamanan, Araghchi dan Ghalibaf tetap melanjutkan keterlibatan mereka dalam proses diplomasi. Keduanya juga melakukan kunjungan ke Qatar dan Swiss untuk mengikuti putaran pembicaraan lanjutan bersama pejabat Amerika Serikat.
Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan kerangka kerja yang ditandatangani pada Juni lalu. Kesepakatan itu membuka jalan bagi negosiasi baru selama 60 hari yang membahas program nuklir Iran sekaligus isu pembukaan kembali jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz.
Namun, kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari Israel. Sejumlah pejabat di negara itu menilai hasil perundingan belum memenuhi tujuan strategis yang mereka inginkan selama konflik berlangsung, terutama terkait perubahan politik di Teheran dan upaya membatasi kemampuan militer Iran secara lebih menyeluruh.
