Trump Klaim Iran Minta Pertemuan Darurat, Doha Jadi Arena Negosiasi Penentu Nasib Selat Hormuz

Perkembangan terbaru ini terjadi setelah Iran dan Oman menggelar pembahasan mengenai pengelolaan Selat Hormuz untuk pertama kalinya sejak kesepakatan antara Washington dan Teheran disepakati awal bulan ini. Situasi juga berlangsung di tengah kesepahaman kedua negara untuk menghentikan aksi saling serang yang sebelumnya sempat mengancam keberlangsungan perjanjian tersebut.

Melalui akun Truth Social miliknya, Trump mengumumkan bahwa pertemuan tersebut akan segera terlaksana. "IRAN TELAH MEMINTA PERTEMUAN. PERTEMUAN ITU AKAN BERLANGSUNG BESOK DI DOHA!" tulis Trump, tanpa menjelaskan lebih lanjut siapa saja yang akan terlibat dalam pembahasan tersebut.

Tak lama setelah itu, Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyampaikan bahwa utusan khusus AS, Steve Witkoff, bersama penasihat senior sekaligus menantu Trump, Jared Kushner, dijadwalkan terbang ke Doha untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dalam pekan ini.

Seorang diplomat yang mengetahui proses negosiasi tersebut mengonfirmasi bahwa delegasi dari Amerika Serikat dan Iran memang direncanakan bertemu di ibu kota Qatar guna membahas implementasi kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya. "Tim teknis yang menangani pelaksanaan nota kesepahaman (MoU) dijadwalkan bertemu di Doha dalam beberapa hari mendatang," ujar diplomat tersebut yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Menurut sumber yang sama, jalur komunikasi darurat yang dibentuk kedua pihak masih berjalan efektif untuk mencegah eskalasi lebih lanjut setelah berbagai insiden militer yang terjadi belakangan ini.

Meski demikian, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, membantah kabar bahwa pembicaraan teknis telah dijadwalkan dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut disampaikan melalui media pemerintah Iran.

Di sisi lain, seorang pejabat Amerika Serikat menegaskan bahwa proses diplomasi akan tetap dilanjutkan meskipun ketegangan militer sempat meningkat dalam beberapa hari terakhir. "Kedua belah pihak akan menahan diri untuk saat ini dan kapal-kapal dapat bergerak bebas" di kawasan Selat Hormuz dan sekitarnya, kata pejabat tersebut.

Selat Hormuz Kembali Jadi Sumber Ketegangan

Persoalan mengenai pengelolaan dan akses pelayaran di Selat Hormuz masih menjadi isu paling sensitif dalam perundingan antara Washington dan Teheran.

Ketegangan terbaru pecah setelah Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan serangan terhadap 10 sasaran militer Iran pada Minggu dini hari sebagai respons atas dugaan ancaman terhadap pelayaran komersial internasional.

Iran kemudian mengklaim telah membalas dengan menyerang fasilitas militer AS yang berada di Kuwait dan Bahrain, sehingga kembali meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan Teluk.

Pada Senin, Iran mengungkapkan bahwa pertemuan pertama Komite Bersama Hormuz telah digelar di Muscat, Oman. Pertemuan tersebut menjadi pembahasan perdana terkait tata kelola selat strategis itu sejak kesepakatan baru diberlakukan. "Dalam kunjungan ke Muscat, pertemuan pertama Komite Bersama Hormuz telah diselenggarakan," tulis Gharibabadi melalui platform X. "Sembari meninjau isu-isu terkini terkait selat tersebut, kami bertukar pandangan mengenai pengelolaan di masa depan," lanjutnya.

Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan energi dunia yang menghubungkan kawasan Teluk dengan pasar internasional. Sebelum konflik memanas, sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia melewati jalur tersebut setiap hari.

Meskipun wilayah perairannya berada di bawah yurisdiksi Iran dan Oman, hukum internasional secara umum tidak mengizinkan kedua negara menghambat kebebasan navigasi maupun mengenakan pungutan terhadap kapal yang melintas.

Namun, Teheran kembali menegaskan bahwa kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz harus menggunakan koridor pelayaran yang berada dekat pesisir Iran. Pemerintah Iran juga memperingatkan bahwa setiap upaya menghindari jalur yang telah ditentukan berpotensi memicu ketegangan baru di kawasan.

Sengketa Baru soal Operasi Pembersihan Ranjau

Ketidakjelasan implementasi nota kesepahaman juga memunculkan polemik baru terkait rencana operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan antara Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dan Sultan Oman, Haitham bin Tariq, kedua negara mengumumkan rencana pelaksanaan operasi pembersihan ranjau secara bersama.

Pernyataan tersebut langsung memicu respons keras dari Teheran. Gharibabadi menegaskan bahwa berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai, hanya Iran yang memiliki kewenangan melakukan operasi tersebut. "Situasinya sensitif dan rumit. Kami sangat menyarankan Prancis untuk tidak semakin memperumit keadaan dengan provokasi-provokasinya," tegasnya.

Sementara itu, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz dilaporkan masih melambat setelah insiden serangan terhadap sebuah kapal yang terjadi pada akhir pekan lalu. Data perusahaan pemantau maritim menunjukkan jumlah kapal pengangkut komoditas yang melintasi jalur tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan kondisi normal.

Sejumlah kapal bahkan memilih menghentikan transmisi sinyal posisi mereka secara publik, menandakan masih tingginya kekhawatiran pelaku pelayaran terhadap situasi keamanan di kawasan. Meski demikian, dokumen nota kesepahaman yang telah dipublikasikan menegaskan bahwa pengaturan masa depan Selat Hormuz akan ditentukan melalui dialog antara Iran, Oman, dan negara-negara Teluk lainnya, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.