Rencana perdamaian 20 poin Presiden AS Donald Trump yang telah disetujui Israel dan sebagian disetujui Hamas, sejatinya baru sebatas kerangka dasar berisi beberapa halaman. Foto: Ilustrasi/Instagram @realdonaldtrump
JAKARTA, (ERAKINI) – Negosiator dari Israel dan Hamas sudah berada Kota Sharm El-Sheikh, Mesir, pada Senin (6/10/2025), untuk memulai negosiasi tidak langsung membahas akhir dari perang Israel-Gaza. Ini menjadi langkah paling dekat menuju kesepakatan sejak konflik dua tahun lalu.
, di dalamnya masih terdapat sejumlah poin krusial yang menjadi batu sandungan bagi kedua pihak.
Berikut empat poin yang masih jadi batu sandungan proposal perdamaian Gaza versi Trump:
1. Pembebasan Sandera
Rencana Trump menyebut, seluruh sandera yang tersisa harus dibebaskan dalam waktu 72 jam setelah kesepakatan tercapai. Saat ini diperkirakan masih ada 48 sandera Israel di Gaza, dengan sekitar 20 orang diyakini masih hidup.
Trump mengatakan para sandera bisa dibebaskan “dalam waktu dekat”, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperkirakan pembebasan dapat dilakukan sebelum akhir perayaan Sukkot atau 13 Oktober.
Hamas telah menyetujui rumus pertukaran sandera yang tercantum dalam rencana Trump, dengan syarat kondisi di lapangan terpenuhi. Namun, karena para sandera menjadi satu-satunya kartu tawar Hamas, belum jelas apakah kelompok itu bersedia membebaskan mereka sebelum seluruh elemen kesepakatan rampung.
Kepercayaan antarkedua pihak nyaris tidak ada. Bulan lalu, Israel dikabarkan mencoba membunuh tim negosiator Hamas lewat serangan udara di Doha. Insiden itu memicu kemarahan Hamas, Donald Trump, dan Qatar yang menjadi mediator utama.
Menariknya, tim yang sama dipimpin Khalil al-Hayya, yang kehilangan anak dalam serangan itu, kini kembali duduk di meja perundingan, hanya berjarak beberapa meter dari delegasi Israel di Mesir.
2. Pelucutan Senjata Hamas
Tujuan utama Israel sejak awal perang adalah menghancurkan Hamas. Netanyahu menegaskan tak akan berhenti sampai kelompok itu lenyap.
Salah satu poin utama dalam rencana Trump mengharuskan Hamas melucuti senjatanya. Namun, Hamas menolak dan menyatakan hanya akan melakukannya jika negara Palestina yang merdeka sudah terbentuk.
Dalam tanggapan resminya, Hamas sama sekali tidak menyebut soal pelucutan senjata, sehingga memunculkan dugaan bahwa posisinya belum berubah.
“Hamas akan dilucuti dan Gaza akan didemiliterisasi, entah dengan cara mudah atau cara sulit,” ujar Netanyahu akhir pekan lalu.
3. Pemerintahan Masa Depan Gaza
Rencana Trump menyebut Hamas tidak akan memiliki peran di masa depan Gaza. Wilayah itu akan dikelola oleh badan transisi sementara berisi teknokrat Palestina, di bawah pengawasan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dipimpin langsung Donald Trump dan melibatkan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Kepemimpinan Gaza nantinya akan diserahkan kepada Otoritas Palestina (PA).
Meski Netanyahu menyetujui keseluruhan rencana, ia tampak menolak keterlibatan PA, bahkan saat berdiri di podium bersama Trump pekan lalu. Ia menegaskan PA tidak akan berperan dalam pemerintahan Gaza.
Poin ini diyakini akan menimbulkan penolakan keras dari kelompok ultranasionalis dalam koalisi pemerintahan Netanyahu, yang masih menginginkan pengendalian penuh atas Gaza dan pembangunan kembali permukiman Yahudi.
Sementara itu, Hamas dalam tanggapannya menyebut berharap tetap memiliki peran di masa depan Gaza sebagai bagian dari “gerakan Palestina yang bersatu.” Namun, pernyataan itu kemungkinan tidak akan diterima baik oleh Trump maupun Israel.
4. Penarikan Pasukan Israel
Tingkat dan jangka waktu penarikan pasukan Israel juga menjadi poin perdebatan utama.
Rencana Trump menyebut pasukan Israel akan ditarik berdasarkan standar, tonggak, dan jangka waktu yang harus disepakati semua pihak.
Peta yang dibagikan Gedung Putih memperlihatkan tiga tahap penarikan pasukan Israel:
- Tahap pertama: sekitar 55% wilayah Gaza tetap di bawah kendali Israel.
- Tahap kedua: 40%.
- Tahap ketiga: 15%.
Tahap terakhir akan membentuk “perimeter keamanan” yang dipertahankan hingga Gaza benar-benar aman dari ancaman teror baru.
Namun, isi dokumen tersebut tidak mencantumkan garis waktu yang jelas, hal yang hampir pasti akan diminta penjelasan lebih lanjut oleh Hamas.
Selain itu, peta yang disebarkan Gedung Putih tidak sesuai dengan versi peta militer Israel, bahkan garis perbatasan Gaza digambarkan keliru di beberapa bagian.
