Warga Australia Demo Besar-besaran di Berbagai Kota Tuntut Israel Angkat Kaki dari Gaza
Thomas Pulungan








Aksi nasional ini berlangsung di tengah memburuknya hubungan diplomatik antara Israel dan Australia setelah Perdana Menteri Anthony Albanese secara resmi mengakui negara Palestina pada 11 Agustus lalu.
Menurut Palestine Action Group, lebih dari 40 aksi protes digelar serentak di seluruh Australia, termasuk dengan massa besar di ibu kota negara bagian Sydney, Brisbane, dan Melbourne.
Kelompok itu menyebut total sekitar 350.000 orang berpartisipasi dalam aksi nasional, dengan sekitar 50.000 orang hadir di Brisbane. Namun, kepolisian setempat memperkirakan hanya 10.000 peserta yang turun ke jalan di Brisbane, tanpa memberikan estimasi untuk Sydney maupun Melbourne.
Di Sydney, massa aksi memenuhi pusat kota sambil membawa bendera Palestina dan meneriakkan slogan “Free, free Palestine”. Salah satu penyelenggara, Josh Lees, menegaskan aksi ini menunjukkan rakyat Australia menuntut keadilan.
“Rakyat Australia hadir untuk menuntut diakhirinya genosida di Gaza dan agar pemerintah menjatuhkan sanksi terhadap Israel,” ujarnya dikutip Al Jazeera.
Aksi-aksi protes ini juga terjadi hanya beberapa hari setelah puluhan ribu orang berbaris melintasi Jembatan Harbour Bridge yang ikonik di Sydney, menyerukan perdamaian dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Wilayah itu kini mengalami kelaparan akut akibat blokade Israel terhadap distribusi bantuan.
Keputusan pemerintah Albanese mengakui negara Palestina semakin memanaskan hubungan dengan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan ini meningkatkan serangan pribadi terhadap Albanese terkait kebijakan tersebut.
Australia menjadi salah satu negara besar Barat yang mengikuti langkah Prancis, Inggris, dan Kanada yang lebih dulu mengumumkan rencana mengakui negara Palestina dalam kerangka solusi dua negara. Meski demikian, Israel secara konsisten menolak pembentukan negara Palestina berdaulat yang hidup berdampingan dengan Israel.
Kecaman terhadap Israel terus meningkat seiring laporan korban jiwa yang terus bertambah. Dalam serangan militer yang telah berlangsung selama 22 bulan, Israel disebut telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina. Aksi brutal ini menuai kritik global atas pelanggaran hukum perang.
Situasi semakin memanas setelah Pengadilan Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan melakukan kejahatan perang.


