JAKARTA, (ERAKINI) – Pemerintahan baru Gaza di bawah bayang-bayang Amerika Serikat (AS) resmi mulai bekerja. Ali Shaath yang ditunjuk sebagai Ketua Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) memulai langkah pertamanya dengan menandatangani Pernyataan Misi, Minggu (18/1/2026).
Ali Shaath menandatangani dokumen resmi pertama pemerintahan baru Gaza itu di tengah harapan warga Palestina akan bantuan kemanusiaan. Namun, muncul kekhawatiran terhadap pengawasan yang dipimpin AS serta arah tata kelola pascaperang.
Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial, Shaath mengatakan penandatanganan Pernyataan Misi NCAG itu bertujuan menetapkan secara resmi mandat, prinsip, dan tanggung jawab komite selama masa transisi setelah perang Israel di Jalur Gaza.
“Sebagai tindakan resmi pertama saya, saya mengadopsi dan menandatangani Pernyataan Misi Komite Nasional untuk Administrasi Gaza,” tulis Shaath, dilansir palestinechronicle.com. “Ini menegaskan mandat pemerintahan kami serta menetapkan prinsip operasional dan tanggung jawab kami,” lanjutnya.
Landasan Internasional
Shaath menyatakan bahwa mandat komite berlandaskan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 serta rencana 20 poin yang diumumkan Presiden Donald Trump beberapa waktu lalu, yang menjadi dasar fase kedua perjanjian gencatan senjata Gaza.
Ia menggambarkan misi komite sebagai upaya menjadikan masa transisi sebagai “fondasi yang kokoh bagi kemakmuran Palestina yang berkelanjutan”. Seluruh proses, kata dia, akan berlangsung di bawah pengawasan Dewan Perdamaian yang dipimpin AS, dengan dukungan Perwakilan Tinggi Gaza, Nikolai Mladenov.
Adapun prioritas kerja komite meliputi pemulihan keamanan, pembangunan kembali layanan dasar seperti listrik, air, layanan kesehatan, dan pendidikan, serta pemulihan ekonomi Gaza melalui prinsip transparansi, integritas, dan penciptaan lapangan kerja.
“Misi kami bukan sekadar membangun kembali infrastruktur, tetapi juga menghidupkan kembali tatanan sosial Gaza dan memulihkan harapan akan masa depan,” ucapnya.
Shaath juga menegaskan bahwa perdamaian merupakan satu-satunya jalan untuk menjamin hak-hak sah Palestina serta membuka jalan menuju penentuan nasib sendiri dan masa depan yang berlandaskan keadilan serta stabilitas.
Respons Amerika Serikat
Menyusul pengumuman tersebut, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyambut langkah Shaath dan menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan komite tersebut untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Gaza dan kawasan secara luas.
Utusan khusus Trump sekaligus anggota badan eksekutif Dewan Perdamaian, Jared Kushner, turut menyuarakan dukungan serupa. Ia menegaskan bahwa upaya pemulihan keamanan dan layanan publik kini memasuki fase “pekerjaan serius”.
Gedung Putih sebelumnya mengonfirmasi bahwa kerangka tata kelola Gaza akan dijalankan oleh empat badan paralel, yakni Dewan Perdamaian, Dewan Eksekutif Gaza, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, serta Pasukan Stabilisasi Internasional.
Perdebatan dan Kekhawatiran Palestina
Meski penandatanganan pernyataan misi dipresentasikan sebagai langkah administratif menuju pemulihan dan tata kelola, kerangka besar pemerintahan baru Gaza memicu perdebatan luas di kalangan warga Palestina.
Sejumlah aktivis dan analis menilai Dewan Perdamaian—yang diketuai Donald Trump dan diisi oleh tokoh AS, Israel, serta komunitas internasional—berpotensi menempatkan Gaza di bawah pengawasan eksternal yang mengesampingkan kedaulatan dan peran politik Palestina.
Para pengkritik juga mempertanyakan waktu pembentukan dan komposisi dewan tersebut, yang diumumkan setelah kehancuran masif di Gaza dan pengungsian sebagian besar penduduknya. Mereka menilai inisiatif ini berisiko lebih berfokus pada pengelolaan dampak kehancuran ketimbang penegakan keadilan, akuntabilitas, dan penghentian agresi Israel.
Di sisi lain, muncul paradoks bahwa Gaza—di mana mayoritas penduduk kini hidup di tenda dan tempat penampungan darurat—akan berada di bawah pengawasan badan internasional yang mengusung agenda demiliterisasi dan restrukturisasi pemerintahan, sementara isu-isu politik mendasar masih belum terselesaikan.
Namun demikian, sebagian warga Palestina tetap menyimpan harapan hati-hati bahwa kerja komite ini dapat meringankan penderitaan, mencegah pengungsian massal, serta membuka jalan bagi rekonstruksi—selama bantuan nyata benar-benar dirasakan di lapangan.
Awal yang Rentan
Shaath mengumumkan pada Jumat bahwa komite tersebut telah resmi memulai pekerjaannya dari Kairo dan akan berpindah ke Gaza untuk melaksanakan rencana bantuan darurat.
Langkah awal pemerintahan baru ini diambil di tengah kondisi Gaza yang masih diblokade, pelanggaran gencatan senjata oleh Israel yang terus berlanjut, serta krisis kemanusiaan yang kian memburuk. Sejak Oktober 2023, lebih dari 71.000 warga Palestina dilaporkan tewas, sementara sebagian besar wilayah Gaza hancur menjadi puing.
Seiring terbentuknya struktur pemerintahan baru, warga Palestina kini dihadapkan pada realitas yang kompleks: menyeimbangkan kebutuhan mendesak akan bantuan dan rekonstruksi dengan kekhawatiran mendalam terkait kedaulatan, akuntabilitas, dan siapa yang pada akhirnya menentukan masa depan Gaza.
Siapa Ali Shaath
Pemilik nama lengkap Ali Abdel Hamid Shaath, lahir di kota Khan Yunis di selatan Gaza. Shaath berasal dari keluarga dan klan terkemuka yang memiliki rekam jejak keterlibatan politik, dengan banyak anggotanya berafiliasi dengan partai Fatah.
Pria berusia 67 tahun ini meraih gelar doktor (PhD) di bidang Teknik Sipil dengan spesialisasi infrastruktur dan pengembangan perkotaan dari Queen’s University Belfast, Inggris. Sebelumnya, ia juga menempuh pendidikan tinggi di Universitas Ain Shams, Kairo, Mesir.
Dengan karier panjang di sektor pelayanan publik Palestina, Shaath pernah menjabat berbagai posisi senior di pemerintahan Otoritas Palestina. Di antaranya adalah Wakil Menteri Perencanaan dan Kerja Sama Internasional serta Sekretaris Jenderal Kementerian Transportasi dan Komunikasi, di mana ia mengawasi proyek-proyek infrastruktur vital dan jaringan jalan.
Ia juga pernah menjabat sebagai ketua Otoritas Kawasan Industri Palestina, dengan peran dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan industri. Selain itu, Shaath pernah memimpin Dewan Perumahan Palestina dan Otoritas Pelabuhan Palestina, dengan tanggung jawab mengawasi pengembangan sektor perumahan dan kepelabuhanan.
