GAZA, (ERAKINI) - Seorang tokoh senior Hamas menyampaikan dukungan penuh terhadap pembentukan komite teknokrat yang akan mengelola Jalur Gaza pascaperang. Ia menilai langkah ini krusial untuk memperkuat gencatan senjata yang telah dicapai serta menutup celah kembalinya konflik bersenjata.
Mesir, yang selama ini berperan sebagai penengah dalam perundingan tidak langsung antara Israel dan Hamas, secara resmi mengumumkan pembentukan komite teknokrat Palestina yang beranggotakan 15 orang. Komite ini dirancang bekerja di bawah payung sebuah badan internasional bernama ‘Dewan Perdamaian’, yang secara struktural akan berada di bawah kepemimpinan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Bassem Naim, salah satu pemimpin utama Hamas, menegaskan bahwa pembentukan komite tersebut merupakan langkah progresif dan patut diapresiasi. Menurutnya, mekanisme ini sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas gencatan senjata, mencegah pecahnya perang baru, merespons bencana kemanusiaan yang telah melumpuhkan Gaza, serta membuka jalan bagi proses rekonstruksi yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Sejak 2007, Hamas memang memegang kendali penuh atas kehidupan publik di Gaza. Namun, dalam berbagai kesempatan, gerakan ini menegaskan tidak memiliki ambisi untuk mendominasi pemerintahan Gaza di masa depan. Hamas menyatakan kesiapannya untuk mundur dari peran administratif dan hanya terlibat dalam fungsi pengawasan tata kelola.
Naim menekankan bahwa Hamas siap menyerahkan pengelolaan Jalur Gaza kepada komite transisi nasional dan akan memberikan dukungan penuh agar komite tersebut dapat bekerja secara efektif. Ia menambahkan bahwa kini tanggung jawab berada di tangan para mediator, pihak penjamin dari Amerika Serikat, serta komunitas internasional untuk benar-benar memberdayakan komite tersebut agar tidak hanya menjadi simbol tanpa kekuatan nyata.
Dalam pernyataannya, Naim juga mengkritik keras langkah-langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dinilainya berupaya mengganggu dan menghambat kelanjutan tahapan gencatan senjata.
Sejak kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober, wilayah Gaza terbagi oleh garis demarkasi yang dikenal sebagai “Garis Kuning”, yang memisahkan area yang masih berada di bawah pengaruh Hamas dengan wilayah yang dikontrol militer Israel. Utusan utama Amerika Serikat, Steve Witkoff, menyatakan bahwa proses gencatan senjata kini telah memasuki fase kedua.
Tahap lanjutan ini mencakup penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, upaya demiliterisasi wilayah termasuk pelucutan senjata Hamas, serta percepatan distribusi bantuan kemanusiaan dan dimulainya kembali pembangunan infrastruktur yang hancur akibat perang.
Dewan Perdamaian yang digagas Amerika Serikat diperkirakan akan dijalankan secara operasional oleh Nickolay Mladenov, seorang diplomat dan politisi asal Bulgaria yang baru-baru ini melakukan komunikasi intensif dengan pejabat Israel dan Palestina. Mladenov memiliki pengalaman panjang sebagai utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk proses perdamaian Timur Tengah pada periode 2015 hingga 2020.
Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa dalam waktu dekat, Donald Trump akan mengumumkan susunan anggota Dewan Perdamaian tersebut, yang diperkirakan akan melibatkan sekitar 15 tokoh dunia. Bagi Gaza, pembentukan komite ini dipandang sebagai secercah harapan nyata untuk keluar dari penderitaan panjang dan menuju masa depan yang lebih adil, aman, dan bermartabat.
