Menlu Retno ‘Walk Out’ saat Dubes Israel Bicara di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB
Akhmad Baihaqi Arsyad







Hal itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Lalu Muhamad Iqbal, pada Kamis (25/1/2024).
“Menlu Retno dan ketua delegasi sejumlah negara lainnya keluar ruangan saat watap (wakil tetap) Israel menyampaikan pernyataannya,” ujar Lalu Muhamad Iqbal.
Lalu mengungkapkan bahwa walk out itu dilakukan Menlu Retno lantaran Dubes Israel juga tidak berada di ruangan saat delegasi Indonesia dan sejumlah negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyampaikan pernyataan dalam pertemuan DK PBB.
“Sebaliknya, delegasi Indonesia dan sejumlah negara OKI juga tidak berada di ruangan saat watap Israel menyampaikan pernyataan,” ungkap Iqbal.
Adapun sidang Dewan Keamanan soal Palestina-Israel tersebut berlangsung di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (23/1/2024) waktu setempat.
Menlu Retno, dalam pertemuan itu, menyampaikan penentangan keras Indonesia terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menolak pembentukan negara Palestina, setelah perang berakhir nantinya.
“Indonesia menolak keras pernyataan tersebut. Pernyataan ini tidak dapat diterima. Hal ini menegaskan tujuan akhir Israel untuk menghapus Palestina dari peta dunia,” tegas Menlu Retno.
Guna menghindarkan kemungkinan perang besar-besaran di Timur Tengah, Menlu Retno kembali menyerukan gencatan senjata permanen yang akan memberikan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza.
Selain itu, Menlu Retno juga mendesak pihak-pihak terkait agar memulai upaya rekonstruksi pascakonflik dan meneruskan proses solusi 2 negara. Retno juga menegaskan bahwa Palestina harus segera diberi status keanggotaan penuh di PBB.
“Hal ini penting untuk memulai upaya yang adil dan seimbang dalam solusi dua negara, dan menghentikan agresi brutal Israel,” ujar Menlu Retno.
Menlu Retno juga mendesak dunia agar menghentikan aliran senjata ke Israel yang dapat digunakan untuk membunuhi warga sipil yang tidak bersalah. “Israel harus bertanggungjawab atas tindakannya, termasuk kekejaman di Gaza. Tidak ada negara yang kebal hukum,” tegasnya. (ant)
