Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berbicara dengan Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi selama pertemuan mereka di Jenewa pada 26 Februari 2026. (Foto: Kementerian Luar Negeri Iran/AFP).
TEHERAN, (ERAKINI) – Pemerintah Iran meminta Amerika Serikat untuk meredam apa yang disebut sebagai ‘tuntutan berlebihan’ demi membuka jalan menuju kesepakatan baru. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada Jumat (27/2/2026), menyusul putaran perundingan terbaru antara kedua negara di Jenewa.
Dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, Araghchi menegaskan bahwa keberhasilan diplomasi sangat bergantung pada sikap realistis dari pihak lain. Ia menekankan pentingnya menghindari salah perhitungan serta tuntutan yang dinilai melampaui batas.
Meski tidak merinci tuntutan yang dimaksud, Washington sebelumnya berulang kali menyoroti program rudal balistik Iran dan kemampuan pengayaan uranium Teheran sebagai isu krusial. Pemerintah AS menyebut kedua hal tersebut sebagai garis merah dalam negosiasi.
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada Rabu menyatakan bahwa Iran telah mengembangkan rudal yang dinilai mampu mengancam Eropa maupun pangkalan militer AS di luar negeri. Ia juga mengklaim Teheran tengah berupaya menciptakan rudal dengan jangkauan yang berpotensi mencapai wilayah Amerika Serikat.
Senada dengan itu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan bahwa Iran saat ini belum melakukan pengayaan uranium, tetapi disebut sedang bergerak menuju kapasitas tersebut. Rubio juga menegaskan bahwa penolakan Iran untuk membahas program rudal balistiknya menjadi persoalan besar dalam perundingan.
Di sisi lain, Iran secara konsisten menyatakan bahwa program rudalnya merupakan bagian dari sistem pertahanan nasional dan tidak untuk tujuan ofensif. Teheran juga menegaskan bahwa aktivitas nuklirnya semata-mata ditujukan bagi kepentingan damai dan menolak menghentikan pengayaan uranium.
Kedua negara yang telah lama bersitegang itu menggelar putaran ketiga pembicaraan nuklir yang dimediasi Oman pada Kamis di Jenewa. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, termasuk penguatan kehadiran militer AS di wilayah sekitar Iran.
Baik Iran maupun Oman melaporkan adanya perkembangan positif seusai dialog tersebut. Diskusi teknis lanjutan dijadwalkan berlangsung Senin di Wina, menjelang putaran keempat yang diperkirakan digelar pekan depan.
Di Jenewa, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, menyampaikan kekhawatiran mendalam atas potensi eskalasi militer di kawasan sekitar Iran. Dalam pernyataannya di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, ia menegaskan risiko serius terhadap warga sipil jika konflik meluas.
Turk berharap diplomasi tetap menjadi jalur utama penyelesaian sengketa dan menyerukan agar pendekatan rasional lebih dikedepankan.
Selain isu regional, ia juga menyoroti situasi domestik Iran yang dinilai masih tidak stabil pasca-penindakan besar terhadap gelombang protes nasional bulan lalu. Menurut berbagai laporan kelompok HAM, ribuan orang dilaporkan tewas dalam penanganan aksi tersebut.
Turk menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir muncul kembali gelombang demonstrasi, khususnya di lingkungan universitas. Ia menilai hal itu menunjukkan bahwa persoalan mendasar di dalam negeri belum terselesaikan.
Ia juga menyinggung laporan berkelanjutan mengenai penangkapan, tekanan terhadap komunitas akademik, serta ribuan orang yang dilaporkan hilang. Bahkan, sedikitnya delapan orang, termasuk dua anak, disebut telah dijatuhi hukuman mati terkait protes tersebut, sementara sekitar 30 lainnya dilaporkan berisiko menghadapi vonis serupa.
Turk mendesak dilakukannya penyelidikan independen, imparsial, dan transparan, menjamin peradilan yang adil, serta menyerukan moratorium segera terhadap hukuman mati.
Ketegangan diplomatik dan tekanan hak asasi manusia yang berlangsung bersamaan ini menempatkan Iran dalam sorotan global, di tengah upaya negosiasi yang masih berlangsung dan masa depan kawasan yang belum pasti.
