Anggota KPPS Ini Dipecat Gara-gara Salam 2 Jari, Ingat 11 Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Muhtadin mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu (27/1/2024) sebelum kegiatan bimbingan teknis KPPS. Begitu ia mendapat laporan, langsung meminta anggota KPPS itu dipecat.

"Katanya cuman heurey (bercanda). Tapi saya mah enggak memandang itu bercanda, karena menyebutkan citra diri peserta Pemilu," katanya.

Menurut Muhtadin, perempuan tersebut merupakan anggota KPPS di wilayah Kecamatan Cigugur. Hanya, dia tidak mengetahui namanya.

Lantas seperti apa sebenarnya aturan kerja anggota KPPS Pemilu 2024? KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Dalam menjalankan tugas, KPPS juga memiliki kode etik. Hal ini diatur dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  Nomor 13, Nomor 11, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Pada Bab III tentang Pelaksanaan Prinsip Dasar Etika dan Perilaku disebutkan, dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, KPPS berkewajiban:

1. Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu.
2. Memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu.
3. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain.
4. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu.
5. Tidak memengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih.
6. Tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu.
7. Tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain.
8. Memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya.
9. Menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu yang dituduh untuk menyampaikan pendapat tentang kasus yang dihadapinya atau keputusan yang dikenakannya.
10. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil.
11. Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara Pemilu.