Mahkamah Konstitusi Hapus Pasal Karet Perintangan Peradilan di UU Tipikor

Perintangan peradilan juga diatur dalam Article 25 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Sementara dalam hukum nasional, ketentuan serupa diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Rumusan delik obstruction of justice dalam Pasal 21 UU Tipikor mencakup unsur subjektif berupa “setiap orang” dan “dengan sengaja”, serta unsur objektif berupa perbuatan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung” penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara korupsi.

Namun, Mahkamah menilai penggunaan frasa “atau tidak langsung” berpotensi memperluas tafsir secara subjektif. Apalagi UU Tipikor tidak merinci secara limitatif bentuk perbuatan yang dimaksud dalam frasa “mencegah, merintangi, atau menggagalkan”.

Menurut Mahkamah, meskipun perumusan norma secara terbuka dimaksudkan agar adaptif terhadap perkembangan modus korupsi, frasa tersebut berisiko mengaburkan batas antara tindakan sah,  seperti kebebasan berekspresi, advokasi, dan kegiatan jurnalistik, dengan perbuatan pidana.

Advokat yang melakukan pembelaan nonlitigasi melalui media, jurnalis yang melakukan investigasi, hingga akademisi yang menyampaikan opini hukum dinilai berpotensi dikategorikan melakukan obstruction of justice secara tidak langsung jika tafsir norma terlalu luas.

Kondisi ini dinilai dapat menimbulkan kriminalisasi berlebihan (overcriminalization) serta ketidakpastian hukum. Masyarakat menjadi sulit memprediksi apakah tindakan yang secara hukum dibenarkan justru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Mahkamah menegaskan, selama setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum perkara korupsi, maka tetap dapat dipidana berdasarkan Pasal 21 UU Tipikor. Namun, dengan dihapusnya frasa “secara langsung atau tidak langsung”, batasan norma menjadi lebih jelas dan tidak elastis.

Sebagai informasi, Pasal 21 UU Tipikor mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000 dan paling banyak Rp600.000.000 bagi setiap orang yang dengan sengaja menghalangi proses hukum perkara korupsi.

Pemohon dalam perkara ini, Advokat Hermawanto, sebelumnya menilai frasa “atau tidak langsung” berpotensi menjerat warga negara yang menyuarakan opini publik atau melakukan kontrol sosial melalui media massa, seminar, diskusi kampus, demonstrasi, maupun konferensi pers. Ia berpendapat ketentuan tersebut berpotensi mengancam kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Putusan ini sekaligus menegaskan pentingnya keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.