Ahli Fikih Sebut Kebijakan Murur dan Pembagian Kuota Haji 2024 Era Gus Yaqut Tak Bertentangan dengan Syariah

JAKARTA, (ERAKINI) - Ahli fikih atau fuqaha KH Ahmad Nadhif Abdul Mujib menyatakan, penerapan konsep murur hingga kebijakan pembagian kuota haji tambahan pada 2024 era mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan kenyamanan, kemudahan bagi jemaah haji sekaligus menjaga keselamatan jiwa jemaah dan mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas.

Hal itu disampaikan KH Ahmad Nadhif saat menjadi saksi ahli yang dihadirkan tim penasihat hukum Gus Yaqut dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026) malam.

Dalam persidangan, tim penasihat hukum awalnya menanyakan kesesuaian penerapan konsep murur dan tanazul pada penyelenggaraan ibadah haji 2024 dengan ketentuan syariat Islam. Kuasa hukum Gus Yaqut mempertanyakan apakah kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya menghilangkan kesulitan (adam al-haraj) dalam pelaksanaan ibadah haji atau bukan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, KH Ahmad Nadhif membenar hal itu. Ulama yang menimba ilmu di Universitas Al Azhar Cairo Mesir ini menjelaskan bahwa konsep murur sebenarnya telah dikenal dalam khazanah fikih klasik. Dia menyebut, konsep tersebut bahkan telah ditemukan dalam sejumlah kitab fikih, salah satunya karya Imam Al-Muzani.

"Kebijakan menggunakan sistem murur yang sebenarnya itu dalam khazanah fikih klasik sudah ada. Entah kemudian baru ditemukan sekarang atau tertemukan sekarang, karena faktanya kitab-kitab semisal Imam Al-Muzani yang itu sekitar tahun 900-an Hijriah, itu sudah memuat diksi murur," kata KH Ahmad Nadhif di hadapan majelis hakim.

Kiai Nadhif menerangkan, Amirul Hajj memiliki tanggung jawab bukan hanya memastikan kenyamanan jemaah secara umum, melainkan juga mencari terobosan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lebih baik selama tidak keluar dari koridor syariat.

Tak hanya itu, penerapan murur merupakan salah satu bentuk terobosan yang memiliki landasan dalam hukum Islam. Dalam praktiknya, murur memungkinkan jemaah haji melintasi Muzdalifah tanpa harus turun dan bermalam di kawasan tersebut.

KH Ahmad Nadhif juga mengungkapjan bahwa konsep tanazul dapat diterapkan untuk memberikan kemudahan kepada jemaah yang memiliki kondisi kesehatan tertentu sehingga tidak memungkinkan bermalam di Mina. 

Menurut Nadhif, kondisi Mina yang padat, jarak tenda dengan lokasi lempar jumrah, serta situasi fisik jemaah menjadi pertimbangan penting dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada keselamatan.

"Ini memang perlu ada terobosan-terobosan dan alhamdulillah terobosan itu sesuai dengan syariat," ujarnya.

Selain konsep murur dan tanazul, tim penasihat hukum Gus Yaqut juga meminta pandangan KH Ahmad Nadhif mengenai kewenangan Amirul Hajj atau menteri yang membidangi penyelenggaraan ibadah haji dalam menetapkan pembagian kuota.

Kuasa hukum bertanya bagaimana kedudukan kebijakan pembagian kuota apabila didasarkan pada pertimbangan menghilangkan kesulitan jemaah dan menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar.

Menjawab pertanyaan tersebut, KH Ahmad Nadhif mengemukakan contoh sejarah pembagian harta rampasan perang atau ghanimah pada masa sahabat Nabi Muhammad SAW.

Kiai Nadhif menyebut, kebijakan pembagian ghanimah pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Khalifah Umar bin Khattab tidak selalu menggunakan pola yang sama. Menurut dia, perubahan kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan.

"Sejarah, fakta sejarah menunjukkan dua sahabat Nabi yang paling utama, yaitu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar waktu itu pembagian ghanimah itu tidak disamaratakan. Ini terkait dengan pembagian, kita garis bawahi kata pembagian," ujarnya.

"Ternyata ketika pada masa Sayidina Umar, itu dirubah, tidak disamaratakan, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan maslahat," lanjutnya.

Tim penasihat hukum lalu menanyakan bagaimana apabila ketentuan syariat dinilai bertentangan dengan hukum positif.

KH Ahmad Nadhif menyatakan tidak sependapat dengan pandangan bahwa hukum positif dan syariat Islam saling bertentangan, khususnya dalam konteks norma kemaslahatan. Menurut dia, pengambilan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan justru dapat menjadi kewajiban.

"Bahkan diwajibkan untuk mengambil kebijakan atas kemaslahatan," katanya. 

Ketika kembali ditanya apakah kebijakan tersebut harus tetap sesuai dengan syariat Islam, KH Ahmad Nadhif menjawab, "Tentu."

Sebagai informasi, KH Ahmad Nadhif Abdul Mujib merupakan ahli fiqih asal Rembang, Jawa Tengah, yang dihadirkan tim penasihat hukum Gus Yaqut dalam persidangan tersebut.

Keterangannya diharapkan dapat meringankan posisi Gus Yaqut dan mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Keduanya merupakan terdakwa dalam perkara dugaan korupsi terkait kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan pada penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024 yang mengatur pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Sementara itu, pihak Gus Yaqut melalui penasihat hukumnya mempertanyakan dasar penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut. Mereka menyoroti karakteristik keuangan haji yang bersumber dari dana jemaah.

Pihak terdakwa juga menyampaikan bahwa tidak ada uang yang mengalir kepada Gus Yaqut maupun Gus Alex.

Sidang berlangsung di Ruang Sidang Dr HM Hatta Ali, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani dengan dua hakim anggota.