Menkum soal Rencana Banding Nadiem usai Divonis 10 Tahun: Itu Hak Terdakwa

"Itu bukan tugas dan fungsi Kementerian Hukum. Tapi apa pun konteksnya, kami hargai keputusan pengadilan," ujar Supratman, seperti dikutip dari Antara, Jumat (3/7/2026).

Ia menjelaskan, setiap pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik melalui banding maupun kasasi.

"Kalau ada pihak yang mengajukan banding atau kasasi, itu merupakan hak terdakwa maupun pihak-pihak yang diatur dalam hukum acara," ujar Supratman.

Dalam perkara tersebut, baik Nadiem maupun jaksa penuntut umum (JPU) sama-sama menyatakan akan mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Nadiem dalam perkara korupsi yang menjeratnya. Usai sidang pembacaan putusan pada Selasa (30/6/2026), Nadiem menyatakan akan mengajukan banding karena meyakini masih ada kebenaran yang harus diperjuangkan.

Menurut dia, langkah hukum tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap kalangan profesional yang dinilainya mengalami kriminalisasi.

"Saya tidak akan berhenti. Mohon doa, mohon dukungan, mohon suara Anda, dan mohon keberanian Anda," kata Nadiem.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan pihaknya juga tengah menyiapkan memori banding.

Salah satu poin yang akan menjadi pertimbangan jaksa ialah status penahanan rumah yang saat ini dijalani Nadiem.

"Dalam putusan itu disebutkan tetap dalam tahanan. Saat ini tahanan yang dijalani adalah tahanan rumah. Nanti dalam memori banding akan kami pertimbangkan," ujar Anang di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Pada sidang vonis kasus Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah menyatakan bahwa eks owner Gojek tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Purwanto saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan dakwaan primer jaksa tidak terbukti. Namun, hakim menilai terdakwa terbukti melanggar dakwaan subsider berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).