Dedi Mulyadi Larang Sekolah Wisuda Kelulusan Siswa, Mendikdasmen: Boleh Asal Jangan Berlebihan

Pernyataan Mendikdasmen ini sebagai respons terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang melarang pelaksanaan wisuda kelulusan siswa TK hingga SMA/SMK di wilayahnya.

Abdul Mu'ti menegaskan bahwa wisuda dapat dilihat sebagai wujud kegembiraan dan rasa syukur atas pencapaian murid dalam menyelesaikan jenjang pendidikan. Selain itu, momen tersebut bisa menjadi ajang mempererat hubungan antara sekolah, siswa, dan para orang tua.

"Itu kan sebagai tanda gembira dan juga lebih mengakrabkan orang tua dengan sekolah, karena bisa jadi ada orang tua yang tidak pernah ke sekolah anaknya, dan baru datang saat wisuda. Itu pun tidak semua orang tua juga datang," jelasnya.

Oleh karena itu, Mu'ti menyatakan keputusan terkait penyelenggaraan wisuda sebaiknya dikembalikan kepada kebijakan masing-masing sekolah, selama dilakukan secara bijak dan tidak membebani pihak manapun.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat  kebijakan kontroversial yang melarang adanya wisuda kelulusan siswa, baik tingkat TK hingga SMA/SMK. Larangan ini sempat menjadi perdebatan panas antara Dedi Mulyadi dan seorang siswa lulusan SMAN 1 Cikarang Utara.

Siswa tersebut menganggap pelarangan wisuda siswa akan menghilangkan kenangan saat perpisahan sebelum kelulusan. Namun Dedi Mulyadi beralasan bahwa wisuda bukan bagian dari kurikulum pendidikan formal dan dapat memberatkan masyarakat, khususnya dari kalangan ekonomi bawah. Ia menegaskan tidak akan mencabut kebijakannya tersebut.

"Sudah jelas TK, SD, SMP, SMA, tidak boleh ada wisuda. Sudah. Kenaikan kelas, kenaikan kelas. Kelulusan, kelulusan," kata Dedi.

Menurut Dedi, dana yang biasa digunakan untuk wisuda sebaiknya dialihkan ke kebutuhan yang lebih penting, terutama bagi keluarga kurang mampu. Ia juga mengklaim bahwa banyak orang tua yang menyambut baik kebijakan tersebut.