Menhan, Panglima TNI, hingga Jaksa Agung Pimpin Langsung Perang Melawan Penambang Timah Ilegal di Babel

Menhan turut didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Kehadiran langsung Menhan hingga Jaksa Agung ini sebagai tindak lanjut atas maraknya aktivitas tambang timah ilegal yang berada di dalam kawasan hutan. 

Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi di lapangan, ditemukan bahwa lahan yang dijadikan lokasi penambangan tersebut berada di kawasan hutan produksi seluas 262,85 hektare dan dimanfaatkan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH). 

Temuan ini mempertegas adanya pelanggaran serius yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan potensi kerugian negara. Sjafrie menegaskan bahwa langkah tegas pemerintah melalui Satgas PKH merupakan implementasi dari amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. 

Menhan memastikan bahwa setiap temuan pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. "Saya kira dalam hal ini negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal ini, dan secara fisik sekarang semua kegiatan yang mengarah kepada kegiatan ini sudah kita tutup secara geografi," jelas Menhan, dikutip dari keterangan resmi Puspen TNI.

Dalam penertiban tersebut, Satgas menemukan berbagai alat berat dan fasilitas pendukung yang digunakan untuk kegiatan penambangan ilegal, di antaranya 21 unit excavator, 2 unit bulldozer, 1 unit genset, 10 unit mesin penghisap pasir/timah, serta perlengkapan tambang lainnya. Seluruh alat tersebut kini diamankan sebagai barang bukti untuk proses lebih lanjut.

Menhan lebih lanjut mengungkapkan bahwa langkah penertiban ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum sekaligus menjaga kedaulatan sumber daya alam. 

Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus selaras dengan prinsip yang ditegaskan Presiden Prabowo Subianto sesuai amanat UUD 1945, yaitu bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.