Revisi UU MK Dikritik, Stafsus Presiden Tegaskan Jokowi Terbuka dengan Masukan

Ari menjelaskan, inisiatif revisi keempat UU MK muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena itu, Presiden Jokowi memerintahkan agar Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahasnya di Rapat bersama DPR.

"Terkait dinamika pembahasan RUU MK, silakan ditanyakan ke Menkopolhukam dan Menkumham," ujarnya. 

Sebelumnya Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk Kemenkopolhukam menyoroti soal aturan batas usia Hakim MK yang menyebutkan hakim yang telah menduduki jabatan lebih dari 5 tahun dan kurang dari 10 tahun harus mendapatkan konfirmasi dari lembaga pengusul jika hendak melanjutkan jabatan hingga 10 tahun.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, sembilan fraksi di DPR sepakat menunda pengesahan hasil Revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rapat paripurna di Jakarta, Selasa (5/12/2023).

"Sembilan fraksi sudah menyatakan persetujuannya, untuk belum membahasnya pada Paripurna hari ini. Karena memang perlu ada persamaan sikap dan persamaan persepsi, dari kedua belah pihak untuk bisa menyamakan hal tersebut," kata Puan.