Pernyataan Lengkap Ulama Betawi Terkait Kasus Kuota Haji yang Dinilai Tendensius

Dalam kesempatan itu, Kiai Muhyidin menyampaikan pernyataan lengkapnya terkait kasus kuota haji yang dinilainya tendensius. Berikut isi pernyataan beliau:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menyikapi perkembangan masalah haji ini saya kira perlu disikapi secara proporsional dan rasional. Artinya untuk semua pihak saya kira harus menggunakan itu.

Maka saya berharap semua elemen masyarakat juga harus bisa menggali informasi yang seluas-luasnya. Tidak parsial. Jadi jangan dianggap bahwa ini masalah haji ini termasuk haji yang jamaah yang reguler. Padahal kan yang dipersoalkan kan jamaah haji yang kuota tambahan. Saya kira ini harus kita cermati secara komprehensif.

Yang pertama terkait masalah fasilitas keberadaan mina yang tempat Mabit itu tidak bertambah keadaannya. Sehingga menyebabkan pertimbangan-pertimbangannya juga jadi berubah.

Yang kedua karena sebenarnya tidak ada kerja negara yang sementara diisukan sekian-sekian ini apa ini. 

Yang ketiga saya minta pendekatan hukum yang berkeadilan. Jadi kok lagi-lagi yang disebut PBNU padahal ada kelompok-kelompok lain yang sudah mengembalikan uang itu tidak disebut-sebut. Sepertinya ini framing yang keterlaluan, framing narasi yang berlebihan.

Saya kira ini harus diluruskan sebagai warga masyarakat ini saya merasa keberatan apalagi melibatkan institusi, kelembagaan. Kalau memang ada oknumnya silakan oknumnya disebut. Jangan kelembagaannya. Ini terlalu tendensius.

Saya kira ini benar-benar ini bisa dikembalikan kepercayaan masyarakat. Yang sementara ini masyarakat sudah menganggap ABC yang saya kira terlalu minor.

Saya berharap ke semua penegak hukum bisa menegakkan hukum yang berkeadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diketahui, saat ini kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 sendiri masih terus bergulir. KPK telah meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan sejak awal Agustus lalu. Sejumlah pihak sudah diperiksa, dokumen disita, hingga perhitungan awal dugaan kerugian negara yang disebut mencapai Rp 1 triliun. Namun, hingga kini KPK belum menetapkan tersangka.

KPK sebelumnya juga menuai kritik terkait dugaan adanya intervensi pihak luar dalam penanganan perkara. Lembaga antirasuah itu sempat menyebut dana dari kasus kuota haji mengalir ke sejumlah lembaga, termasuk ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Namun, KPK kemudian mengklarifikasi bahwa kelembagaan NU tidak terlibat. Uang yang diduga terkait kasus tersebut justru mengalir ke sejumlah biro travel haji yang tergabung dalam Aliansi Silaturahmi Penyelenggara Haji dan Umrah Azhari Indonesia (Asphuri).

“Ini terkait dengan pengembalian uang? Benar. Ada beberapa ya, travel, baik yang tergabung di Asphuri, maupun yang lain,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (2/10/2025).