Ilustrasi - Ancaman digital mengintai jutaan anak Indonesia setiap hari. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa, PP TUNAS hadir jadi solusi atas permasalahan tersebut. (Foto: Pixabay).
JAKARTA (ERAKINI) – Suara tawa anak-anak yang dahulu memenuhi halaman rumah kini perlahan bergeser ke ruang yang tak kasatmata. Mereka bermain, belajar, bercengkerama, bahkan membangun pertemanan melalui layar berukuran beberapa inci yang berada dalam genggaman tangan.
Bagi generasi saat ini, internet bukan lagi teknologi masa depan. Ia telah menjadi bagian dari keseharian. Dari bangun tidur hingga menjelang tidur kembali, ruang digital menjadi tempat anak-anak Indonesia menghabiskan sebagian besar waktunya.
Di sana mereka menonton video pembelajaran, mencari informasi untuk tugas sekolah, bermain gim daring, berbincang dengan teman-teman, hingga mengikuti berbagai tren yang berkembang sangat cepat.
Namun sebagaimana sebuah kota besar yang menawarkan berbagai peluang sekaligus risiko, dunia digital juga menyimpan sisi gelap yang tidak selalu terlihat oleh orang tua. Banyak keluarga merasa anak-anak mereka aman karena berada di dalam rumah. Padahal, ancaman yang paling berbahaya saat ini sering kali tidak datang dari luar pagar rumah, melainkan hadir melalui layar telepon pintar, tablet, komputer, bahkan televisi yang terkoneksi internet.
Dalam hitungan detik, seorang anak dapat berhadapan dengan konten yang tidak sesuai usianya. Dalam beberapa klik sederhana, data pribadinya dapat terlacak. Dalam waktu yang lebih panjang, mereka bahkan berpotensi terjebak dalam pola penggunaan digital yang berlebihan tanpa menyadari dampaknya terhadap kesehatan mental maupun perkembangan sosial.
Fenomena inilah yang menjadi salah satu latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi ini hadir bukan untuk membatasi akses anak terhadap teknologi, melainkan untuk memastikan ruang digital berkembang menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan ramah bagi generasi masa depan Indonesia.
"Kita ingin bahwa anak-anak ini cakap digital, tapi di saat yang bersamaan cakap digital itu juga berarti bisa mengimbangi kehidupan dia di ranah maya dengan kehidupan sehari-hari dengan orang tua, dengan teman dan sebayanya, sehingga anak-anak bisa kita kembalikan kepada jati diri mereka sebagai anak-anak," kata Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.
Perubahan perilaku masyarakat dalam satu dekade terakhir berlangsung dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dahulu anak-anak menghabiskan waktu sepulang sekolah dengan bermain sepak bola di lapangan, bersepeda di lingkungan rumah, atau berkumpul bersama teman sebaya, kini sebagian besar aktivitas tersebut berpindah ke dunia maya.
Media sosial menjadi tempat berinteraksi. Platform video menjelma sebagai sumber hiburan sekaligus pembelajaran. Mesin pencari menjadi "guru" yang selalu siap menjawab pertanyaan. Sementara gim daring berkembang menjadi ruang pertemanan yang melintasi batas kota, provinsi, bahkan negara.
Transformasi tersebut membawa manfaat luar biasa. Informasi menjadi lebih mudah diakses. Kesempatan belajar terbuka semakin luas. Kreativitas anak dapat berkembang melalui berbagai platform digital. Namun kemajuan itu juga menghadirkan konsekuensi yang tidak sederhana.
Data menunjukkan sekitar 48 persen pengguna internet di Indonesia merupakan anak-anak dan remaja berusia di bawah 18 tahun. Artinya, hampir separuh aktivitas digital nasional melibatkan kelompok usia yang masih berada dalam tahap tumbuh kembang. Lebih dari 80 persen anak Indonesia tercatat mengakses internet setiap hari dengan rata-rata durasi penggunaan mencapai tujuh jam. Angka tersebut menunjukkan bahwa internet bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan telah menjadi bagian dari ruang hidup anak-anak Indonesia.
Yang lebih mengkhawatirkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sekitar 35,57 persen anak usia dini sudah mampu mengakses internet. Fakta ini memperlihatkan bahwa generasi digital tumbuh jauh lebih cepat dibanding kesiapan sistem perlindungan yang mengawalnya. Anak-anak lahir dalam era konektivitas tanpa batas. Namun pada saat yang sama, sistem yang melindungi mereka dari berbagai risiko digital masih terus berupaya mengejar laju perkembangan teknologi yang sangat cepat.
Perkembangan teknologi, menurut Menkomdigi, perlu diimbangi dengan sistem perlindungan yang mampu menjaga anak dari berbagai risiko di dunia maya. Penggunaan platform digital secara berlebihan maupun tanpa pengawasan dapat memunculkan beragam dampak negatif. Risiko tersebut antara lain gangguan pola tidur (sleep deprivation), ketergantungan terhadap media sosial dan layanan digital, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan usia anak.
Ia menilai perubahan perilaku yang terjadi pada anak sering kali bukan berasal dari karakter bawaan mereka, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan digital yang belum layak untuk dikonsumsi pada usia dini.
"Anak-anak kita bukan anak yang nakal. Mereka adalah tunas bangsa yang hebat. Tetapi jika anak-anak yang baik terus-menerus terpapar konten negatif ketika usianya belum siap, tentu perilaku mereka bisa berubah," ujar Menkomdigi.
Selain persoalan konten yang tidak ramah anak, Menkomdigi juga menyoroti keberadaan fitur interaksi pada sejumlah platform digital yang memungkinkan orang asing menghubungi anak secara langsung tanpa diketahui orang tua maupun pihak sekolah. Menurutnya, celah tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki niat jahat untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan siber terhadap anak, termasuk praktik child grooming atau pendekatan manipulatif yang dilakukan orang dewasa guna mengeksploitasi anak.
Atas dasar itu, pemerintah menetapkan kebijakan untuk menunda akses anak terhadap media sosial yang memiliki tingkat risiko tinggi hingga mereka mencapai usia 16 tahun. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah preventif untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital.
"Fitur kontak ini sangat berbahaya. Di sinilah kadang orang dewasa yang memiliki niat tidak baik melakukan komunikasi dengan anak-anak tanpa sepengetahuan orang tua maupun guru. Itulah salah satu alasan kami menunda usia anak sampai 16 tahun untuk masuk ke ranah digital dengan risiko tinggi," jelasnya.
Meski demikian, Meutya menegaskan pemerintah tidak menerapkan pendekatan pelarangan semata. Sebaliknya, pemerintah memberikan ruang bagi perusahaan platform digital untuk melakukan pembenahan sehingga layanan mereka dapat dikategorikan sebagai platform berisiko rendah dan aman digunakan anak.
"Di Indonesia kita bukan sembarang melarang. Platform juga kita beri ruang untuk berlomba-lomba membuat platformnya menjadi lebih ramah anak. Kalau platform mau berubah, menghilangkan fitur kontak yang berbahaya dan memastikan hanya konten yang sesuai usia yang dapat diakses anak, maka platform tersebut bisa menjadi platform berisiko rendah dan anak-anak boleh masuk," jelasnya.
Berbeda dengan ancaman fisik yang mudah dikenali, risiko di ruang digital sering kali hadir tanpa suara dan tanpa tanda. Anak-anak dapat terpapar konten kekerasan, pornografi, judi online, ujaran kebencian, radikalisme, hingga berbagai bentuk penipuan digital hanya dalam hitungan detik.
Lebih dari itu, terdapat ancaman lain yang jauh lebih kompleks dan sering kali tidak disadari, yakni eksploitasi data pribadi, melalui setiap foto yang diunggah, setiap video yang ditonton, setiap lokasi yang dibagikan, setiap kebiasaan yang terekam hingga seluruh aktivitas tersebut meninggalkan jejak digital yang bernilai ekonomi.
Banyak anak belum memahami bahwa informasi pribadi yang mereka bagikan dapat dikumpulkan, dianalisis, dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk kepentingan bisnis maupun komersial. Dalam banyak kasus, mereka bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi objek pengumpulan data.
Kondisi ini diperparah oleh mekanisme algoritma yang dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Semakin lama seseorang berada dalam sebuah platform, semakin besar keuntungan ekonomi yang diperoleh penyelenggara layanan digital. Akibatnya, anak-anak berpotensi terjebak dalam pola penggunaan berlebihan yang dapat memengaruhi konsentrasi, kesehatan mental, kualitas tidur, hingga kemampuan bersosialisasi secara langsung. Ancaman tersebut bukan lagi sekadar teori. Ia telah menjadi realitas yang dihadapi jutaan keluarga Indonesia setiap hari.
PP TUNAS Solusi atas Tantangan Zaman
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menilai ancaman terbesar yang dihadapi anak-anak di era digital saat ini bukan hanya berasal dari konten negatif, tetapi juga dari cara kerja algoritma platform digital yang secara otomatis menentukan informasi yang muncul di layar pengguna.
Menurut Meutya, banyak masyarakat mengira mereka sepenuhnya bebas memilih konten yang ingin dikonsumsi. Padahal, sistem algoritma pada berbagai platform digital memiliki peran besar dalam menentukan rekomendasi video maupun informasi yang diterima setiap pengguna.
Pernyataan tersebut didasarkan pada hasil eksperimen yang dilakukan pemerintah pada 2025 dengan menggunakan akun simulasi berusia 13 tahun dan 18 tahun untuk menguji sekitar 3.000 video di platform TikTok, YouTube Shorts, dan Instagram Reels. Hasil pengujian menunjukkan bahwa akun yang merepresentasikan anak berusia 13 tahun menerima rekomendasi konten berbahaya dalam waktu yang lebih cepat dan dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan akun yang mewakili pengguna dewasa.
"Seringkali kita merasa bebas memilih konten. Padahal algoritma platform sudah menentukan apa yang muncul di hadapan pengguna. Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan karena belum memiliki kemampuan menyaring informasi secara matang," kata Meutya Hafid.
temuan tersebut semakin menguatkan alasan pemerintah untuk terus mendorong keterbukaan sistem algoritma dari para penyelenggara platform digital. Selain itu, pemerintah juga memperkuat regulasi guna memastikan ruang digital menjadi lebih aman bagi anak-anak.
Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak di Ruang Digital. Regulasi tersebut mengatur pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun terhadap platform digital yang dikategorikan memiliki tingkat risiko tinggi. Kategori tersebut meliputi layanan yang menyediakan fitur komunikasi dengan orang asing, menyajikan konten berbahaya, berpotensi memicu kecanduan, mengganggu kesehatan mental, maupun mengeksploitasi data pribadi serta aktivitas digital anak.
Meutya menjelaskan bahwa pendekatan Indonesia berbeda dengan sejumlah negara lain yang hanya mengatur media sosial. Pemerintah Indonesia menerapkan pengawasan terhadap seluruh layanan digital, termasuk platform perdagangan elektronik (e-commerce), apabila memenuhi indikator risiko terhadap keselamatan dan tumbuh kembang anak.
"Target kita bukan sekadar menciptakan anak yang melek digital, tetapi melahirkan generasi unggul yang mampu memanfaatkan teknologi secara sehat, aman, dan bertanggung jawab," katanya.
Pemerintah menyadari bahwa pendekatan perlindungan anak yang selama ini digunakan tidak lagi cukup untuk menghadapi kompleksitas era digital. Karena itu, PP TUNAS hadir sebagai instrumen hukum yang dirancang untuk menjawab tantangan baru yang muncul seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan ekosistem digital nasional yang lebih bertanggung jawab terhadap anak.
Ia menegaskan, perlindungan anak di ruang digital harus menjadi agenda bersama seluruh elemen bangsa. "PP TUNAS bukan semata regulasi, tetapi bentuk nyata komitmen negara dalam menjaga anak-anak kita dari risiko dunia digital yang makin kompleks. Namun regulasi saja tidak cukup, literasi digital harus terus diperkuat mulai dari keluarga, sekolah, hingga seluruh pemangku kepentingan," ujar Meutya.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari jumlah pengguna internet atau kecepatan akses jaringan, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan setiap anak dapat menikmati manfaat teknologi secara aman. Ia juga menekankan bahwa meningkatnya penetrasi internet harus berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan. "Dengan penetrasi internet yang telah menjangkau sebagian besar masyarakat Indonesia, kita harus memastikan bahwa keterhubungan digital tersebut disertai perlindungan yang kuat bagi anak-anak. PP TUNAS hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut," tegasnya.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menilai pelindungan anak di ruang digital tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, seluruh ekosistem harus terlibat, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga platform digital itu sendiri. "Pelindungan anak di ruang digital membutuhkan kolaborasi semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Platform digital juga harus bertanggung jawab menghadirkan ruang yang aman bagi anak-anak Indonesia," ujar Nezar.
Ia menambahkan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya menyediakan akses internet, tetapi memastikan akses tersebut tidak berubah menjadi ancaman bagi tumbuh kembang anak. Karena itu, pelindungan anak di ruang digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak. PP TUNAS menjadi pesan kuat bahwa Indonesia tidak ingin membiarkan anak-anak tumbuh di tengah ruang digital yang bebas dari tanggung jawab.
Melalui regulasi ini, negara menegaskan bahwa masa depan generasi muda jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat yang diperoleh dari eksploitasi data, perhatian, maupun aktivitas digital mereka. Di tengah derasnya arus transformasi teknologi, PP TUNAS hadir sebagai pengingat bahwa kemajuan sejati bukan hanya tentang perangkat yang semakin canggih atau koneksi yang semakin cepat, melainkan tentang bagaimana teknologi digunakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih aman, lebih sehat, dan lebih manusiawi bagi anak-anak Indonesia.