Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta (memakai rompi warna pink Kejagung RI) (Foto: Ist)
JAKARTA, (ERAKINI) - Kejaksaan Agung (Kejagung) meringkus Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta usai diduga terlibat kasus dugaan suap perihal putusan perkara pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) periode Januari 2021 hingga Maret 2022. Penangkapan Arif Nuryanta dilakukan pada Sabtu (12/4/2025).
“Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap WG, MS, AR, dan MAN pada hari ini Sabtu, 12 April 2025, penyidik Kejaksaan Agung menetapkan empat orang tersebut sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar saat konferensi pers, dikutip erakini pada Minggu (13/4/2025).
Dilansir dari berbagai sumber, Muhammad Arif Nuryanta mulai menjabat sebagai Ketua PN Jakarta Selatan sejak Kamis, 7 November 2024, menggantikan Saut Maruli Tua Pasaribu yang dipromosikan sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan. Pria kelahiran Bangkinang, Riau ini telah lama berkarier di lingkungan peradilan, pernah menduduki posisi penting di PN Karawang, PN Bangkinang, PN Tebing Tinggi, dan PN Purwokerto.
Sebagai hakim, Arif dikenal telah menangani sejumlah kasus besar yang menyita perhatian publik. Salah satunya adalah perkara unlawful killing terhadap anggota Front Pembela Islam (FPI), di mana ia bersama dua hakim anggota lainnya memvonis bebas dua anggota polisi, Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Yusmin Ohorella, dengan alasan pembelaan terpaksa melampaui batas.
Selain itu, Arif juga pernah menjatuhkan vonis bebas terhadap selebritis Ashanty pada 2019 dalam kasus pencemaran nama baik senilai Rp14,3 miliar. Kasus yang awalnya ditangani PN Tangerang itu kemudian dialihkan ke PN Purwokerto, tempat Arif menjabat kala itu.
Awalnya, dalam kasus ini, dugaan suap terkait putusan majelis hakim yang membebaskan sejumlah korporasi besar seperti PT Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group dari segala tuntutan hukum. Saat itu, Muhammad Arif Nuryanta menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa bukan merupakan tindak pidana (ontslag van alle recht vervolging).
Setelah penetapan status tersangka, keempat orang tersebut langsung ditahan di tempat yang berbeda, termasuk Rumah Tahanan Kelas 1 Cabang KPK dan Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan. Penahanan akan berlangsung selama 20 hari ke depan.