Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah Akan Digelar Sabtu

Sementara itu, Komisi II DPR RI meminta penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, untuk melaksanakan PSU secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan mempersiapkan semua teknis tahapan dan regulasinya.

Komisi III juga minta KPU segera menetapkan kepala daerah terpilih bagi daerah yang gugatannya ditolak oleh MK. Dengan demikian, Kemendagri bisa segera menjadwalkan pelantikan.

"Komisi II DPR RI meminta untuk segera ditetapkan oleh KPU provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya disampaikan kepada DPRD provinsi/kabupaten/kota untuk melaksanakan paripurna penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf.

Kendala Anggaran
Saat ini KPU masih terkendala dengan anggaran PSU.  Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan PSU di 24 daerah membutuhkan anggaran setidaknya Rp486,3 miliar.

Dia menjelaskan, terdapat sebanyak 26 daerah yang gugatannya dikabulkan oleh MK, dan 24 diantaranya harus menggelar PSU. Namun, dari jumlah itu hanya ada enam daerah yang tidak membutuhkan anggaran tambahan.

"Sebanyak enam satuan kerja KPU tidak memerlukan tambahan anggaran karena masih terdapat sisa NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Pilkada 2024," kata Afifuddin.

Sementara sebanyak 19 satuan kerja KPU masih terdapat kekurangan anggaran dengan total Rp373.718.5824.965. Kemudian, ada satu satuan kerja KPU yakni di Kabupaten Jayapura yang tidak memerlukan biaya karena gugatan yang dikabulkan hanya bersifat administratif.

Menurut dia, kebutuhan tambahan anggaran untuk penyelenggaraan PSU di berbagai daerah  berbeda-beda. Ada beberapa daerah yang harus menggelar PSU di 100 persen TPS, dan ada juga yang hanya sebagian.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, PSU di 24 daerah memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat mengingat keterbatasan APBD.

"Keterbatasan APBD pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya anggaran untuk kegiatan pengawasan PSU sehingga perlu dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan," kata Bagja.

Bawaslu sendiri, kata dia, sudah melakukan efisiensi anggaran sesuai  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Anggaran Bawaslu sudah diblokir hampir 50 persen, sehingga Bawaslu Provinsi tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan pengawasan PSU.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyebutkan, apabila APBD terbatas untuk menggelar PSU Pilkada maka dimungkinkan menggunakan APBN. Hal ini sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dengan amanat UU itu, lanjut dia, pelaksanaan PSU Pilkada 2024 tidak akan terpengaruh dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah. "Itu bisa (pakai APBN). Ini prioritas dan amanat konstitusi yang harus dilakukan," tegasnya.

Kepastian mengenai mekanisme pembiayaan PSU menggunakan APBN akan disimulasikan terlebih dahulu oleh Kemendagri. "Nanti kami cek dulu selama 10 hari ini mekanismenya seperti apa. Kalau memang enggak bisa (APBD) ya baru kami akan menempuh mekanisme sumber pembiayaannya dari APBN. Tentu kami akan lakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, karena ini sudah konstitusi," katanya.