JAKARTA, (ERAKINI) - Pendidikan Diniyah Formal (PDF) sebagai salah satu satuan pendidikan pesantren memiliki posisi strategis dalam Sistem Pendidikan Nasional. Selain berperan mencetak generasi yang tafaqquh fiddin, PDF juga berkontribusi dalam meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan nasional sehingga berhak memperoleh pengakuan, perlindungan, dan dukungan negara sebagaimana satuan pendidikan formal lainnya.
Hal ini mengemuka dalam Diskusi Bedah Undang-Undang Pesantren yang diselenggarakan Jaringan Masyarakat Pesantren (JMP) secara daring, Kamis (23/7/2026). Mengangkat tema “Membedah Satuan Pendidikan Diniyah Formal (PDF): Mengenal dan Menempatkan Posisi Pendidikan Pesantren dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional”, kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta dari unsur Kementerian Agama, akademisi, pengelola pesantren, organisasi masyarakat, dan pemerhati pendidikan Islam.
Guru Besar Pemikiran Pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Suwendi, M.Ag., menegaskan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan bentuk rekognisi negara terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dari tradisi dan kultur bangsa Indonesia.
“Undang-Undang Pesantren merupakan keniscayaan dalam konteks bagaimana negara merekognisi sekaligus memfasilitasi lembaga pendidikan yang berkarakter Indonesia secara proporsional,” ujar Suwendi yang juga menjadi inisiator Jaringan Masyarakat Pesantren, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, sebagai negara yang memiliki karakter religius, Indonesia berkewajiban menyediakan layanan pendidikan agama yang memadai bagi seluruh warga negara. Dalam konteks tersebut, Pendidikan Diniyah Formal hadir sebagai instrumen pendidikan yang membekali peserta didik dengan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan keagamaan secara mendalam.
“Melalui UU Pesantren, santri yang mengikuti pendidikan di PDF dapat menjadi ahli agama sekaligus memperoleh ijazah yang setara dengan sekolah dan madrasah,” jelasnya.
Suwendi menambahkan, keberadaan PDF tidak hanya penting dalam menjaga tradisi keilmuan Islam, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan nasional. Karena itu, PDF memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan dan dukungan negara.
“Jika sekolah dan madrasah memperoleh dukungan pembiayaan dan berbagai program peningkatan mutu pendidikan, maka PDF juga berhak memperoleh kesempatan dan dukungan yang setara,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam Sistem Pendidikan Nasional berlaku prinsip multi-entry dan multi-exit, sehingga lulusan PDF memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik pada lembaga pendidikan pesantren maupun pada jenis pendidikan formal lainnya.
Sementara itu, Kasubdit Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal Direktorat Pesantren Kementerian Agama, Dr. Endi Suhendi, S.Ag., M.A., menjelaskan bahwa PDF memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang memiliki kedalaman ilmu agama sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
“Tujuan utama Pendidikan Diniyah Formal adalah melahirkan generasi yang tafaqquh fiddin, menjaga tradisi keilmuan pesantren, serta menyiapkan lulusan yang kompetitif dalam Sistem Pendidikan Nasional,” terang Endi.
Menurutnya, PDF memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari satuan pendidikan lainnya. Di antaranya pembelajaran berbasis kitab kuning yang menjaga kesinambungan sanad keilmuan ulama, penguatan tradisi pesantren yang menanamkan akhlakul karimah dan kemandirian santri, serta integrasi antara ilmu-ilmu keagamaan dan pengetahuan umum.
Endi menegaskan bahwa Kementerian Agama terus memperkuat eksistensi PDF melalui berbagai kebijakan strategis, mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan kompetensi pendidik, digitalisasi tata kelola, hingga pemberdayaan ekonomi pesantren.
“Kementerian Agama memberikan pengakuan, fasilitasi, dan perlindungan terhadap pendidikan pesantren melalui berbagai regulasi dan program pengembangan yang berkelanjutan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pendidikan Diniyah Formal Indonesia (ASPENDIF), KH. Ahmad Fadlullah Turmudzi, menyampaikan bahwa PDF hadir untuk melahirkan generasi mutafaqqih fiddin yang memiliki kompetensi keilmuan Islam yang kuat dan mendalam.
Ia mengakui bahwa perkembangan PDF menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diselesaikan bersama, khususnya terkait pemahaman dan pengakuan terhadap lulusan PDF di sejumlah lembaga pendidikan di luar lingkungan Kementerian Agama.
“Masih ada lulusan PDF yang menghadapi kendala ketika melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di luar Kementerian Agama. Karena itu diperlukan komunikasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada berbagai pemangku kepentingan agar posisi PDF semakin dipahami secara utuh,” ujarnya.
Diskusi ini merupakan edisi perdana program Bedah UU Pesantren yang digagas Jaringan Masyarakat Pesantren. JMP sendiri merupakan komunitas terbuka yang dibentuk untuk memperkuat literasi publik mengenai pesantren dan regulasi yang mengaturnya, sekaligus menjadi ruang kolaborasi bagi berbagai pihak dalam mendorong kemajuan pesantren di Indonesia.
Melalui forum tersebut, para narasumber sepakat bahwa implementasi UU Pesantren perlu terus diperkuat agar rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi negara terhadap pesantren dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh satuan pendidikan pesantren, termasuk Pendidikan Diniyah Formal.
