Geramnya Titiek Soeharto soal Pagar Laut: Segera Ungkap Dalangnya!

Pembongkaran pagar laut itu melibatkan sekitar 2.623 personel gabungan. TNI AL mengerahkan 753 personel dari berbagai satuan di bawah jajaran Lantamal III Jakarta. Sementara KKP mengerahkan 450 orang personel, Polair 80 personel, KPLP 30 personel, Bakamla RI 100 personel, dan Pemprov Banten menerjunkan 95 personel.

Titiek menegaskan bahwa Komisi IV DPR akan mengawasi secara ketat langkah-langkah penyelesaian kasus ini. “Dalam fungsi pengawasan, kami akan terus memantau perkembangan kasus ini. Tentunya, kami juga akan memanggil kementerian terkait secara rutin untuk menanyakan sejauh mana penyelesaiannya,” tegas Titiek dikutip dari laman dpr.go.id.

Sementara itu, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan pagar laut misterius sepanjang 30.16 Km itu akan dibongkar tuntas. Upaya pembongkaran dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh pihak terkait, baik KKP, Bakamla, KPLP, serta para nelayan.

"Telah diputuskan bahwa kita sepakat dan sinergi beserta seluruh aparat maritim yang ada bahkan dengan DPR juga, kemudian dengan para nelayan akan membackup dan mendukung tugas pembongkaran ini," kata KSAL.

KSAL menyebutkan bahwa pembongkaran pagar laut yang mengganggu aktivitas nelayan itu merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. "Jadi, kami akan terus melaksanakan tugas dalam rangka membantu kesulitan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan," tegasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menegaskan bahwa pembongkaran akan terus dilanjutkan hingga selesai sepanjang 30,16 km. Pembongkaran pagar laut dilakukan KKP bersinergi dengan personel TNI AL, Bakamla, Polairud, KPLP, hingga masyarakat nelayan.

"Pembongkaran tidak akan mandek, hari ini kan jalan terus. Ada 460 tim dari KKP, ada 750 dari TNI Angkatan Laut. Lalu kemudian juga masyarakat nelayan," ujarnya saat Raker dengan Komisi IV, dikutip dari Antara.

Menurut dia, pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang saat ini telah mencapai 5 km. Proses investigasi juga akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, KKP akan melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda). Hal itu guna memastikan pengendalian pemanfaatan ruang laut dapat berjalan secara rasional dan mengacu pada aturan hukum yang berlaku.