PP Tunas Resmi Berlaku, Kemendikdasmen Batasi Medsos Anak melalui Gerakan 7 KAIH-3S

Sedangkan prinsip 3S, yaitu Screen Time (pembatasan waktu penggunaan gawai); Screen Break (membiasakan mengistirahatkan mata untuk tidak terlalu lama menggunakan gawai); dan Screen Zone (membuat kesepakatan area mana yang boleh atau tidak boleh membawa dan menggunakan gawai.

“Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya pelaksanaan PP Tunas. Kami sudah terlibat sejak proses penyusunan sampai penerbitan dan sosialisasi," ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Minggu (29/3/2026).

Mu'ti mengatakan, penerbitan PP Tunas akan menjadi solusi berbagai masalah yang diakibatkan oleh penggunaan gawai, gim, dan internet yang tidak edukatif. Dengan demikian, penguatan karakter melalui 7 KAIH dan 3S dapat berjalan dengan optimal.

Mu'ti menegaskan, Kemendikdasmen akan terus memastikan program literasi digital di seluruh institusi pendidikan berjalan secara paralel. Proses edukasi berbasis digital di sekolah akan dilaksanakan dengan pendampingan guru, sehingga peserta didik dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dan bijak.

Menurut Mu'ti, suasana pembelajaran yang sehat merupakan fondasi penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Dengan hal itu, peserta didik dapat belajar, berinteraksi dengan sesama teman dan guru, serta membangun karakter sesuai dengan usia tumbuh kembangnya.

Diketahui, PP Tunas sudah berlaku efektif mulai 28 Maret 2026.  Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan tidak ada kompromi bagi platform digital dalam memenuhi kewajibannya. 

“Pemerintah menginstruksikan semua platform digital yang berbisnis di Indonesia untuk segera menyelaraskan produk, fitur, dan layanannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya tegaskan tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan untuk dapat beroperasi di Indonesia. Tidak boleh ada kompromi,” tegas Meutya.

Lebih lanjut, mantan jurnalis ini menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau setiap pergerakan platform secara harian untuk memastikan bahwa setiap komitmen tidak sekadar formalitas, melainkan diwujudkan dalam langkah nyata.

Bagi platform yang belum menunjukkan kepatuhan penuh, Pemerintah dipastikan agar segera melengkapi seluruh kewajiban tanpa penundaan. Pemerintah juga telah menyiapkan langkah eskalasi dan tidak akan ragu mengambil tindakan administratif tegas untuk memastikan ruang digital Indonesia tetap aman dan ramah bagi anak.