Gus Yaqut Sepakat dengan Pakar Administrasi Negara: Kuota Haji Tambahan Wewenang Menteri
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut sepakat dengan pandangan Pakar Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof Ibnu Sina Chandranegara bahwa pengaturan kuota haji tambahan merupakan kewenangan menteri. Ketentuan tersebut sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Hal itu disampaikan Gus Yaqut seusai menjalani sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Gus Yaqut mengatakan, keterangan Prof Ibnu Sina semakin memperjelas adanya kewenangan atribusi yang melekat pada menteri dalam menetapkan pembagian kuota haji tambahan.
"Ini baru setengah dari keterangan ahli yang kami hadirkan. Ahli-ahli administrasi negara ya. Dan setidaknya bagi kami sudah clear bahwa ada atribusi menteri itu ya yang boleh untuk mengambil pembagian kuota tambahan dengan berdasarkan pada terutama adalah keselamatan jemaah dan kenyamanan dalam beribadah," ujar Gus Yaqut.
Gus Yaqut kemudian menekankan pentingnya membedakan kuota haji dasar atau kuota asal dengan kuota haji tambahan. Sebab, kata Gus Yaqut, narasi yang selama ini dipersoalkan dalam perkara tersebut berkaitan dengan pembagian kuota tambahan, bukan kuota dasar.
Gus Yaqut menjelaskan, Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2019 secara tegas memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan pembagian kuota haji tambahan. Dia menyebut, keputusan pembagian kuota tambahan pada masa kepemimpinannya sebagai menteri agama didasarkan pada prinsip hifzhun nafs atau perlindungan keselamatan jiwa jemaah.
"Selama ini yang dipersoalkan adalah kuota tambahan dan kuota tambahan itu sekali lagi saya ulangi, di dalam Undang-Undang Haji ya sebelum direvisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 di Pasal 9 jelas ditegaskan bahwa pembagian kuota tambahan itu ditetapkan oleh menteri dan saya tetapkan berdasarkan hifzhun nafs atau keselamatan jiwa jemaah," tuturnya.
Gus Yaqut menegaskan, keselamatan jemaah menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan tersebut. Gus Yaqut membantah adanya kepentingan mencari keuntungan atau rente dalam kebijakan pembagian kuota tambahan.
"Tidak ada pertimbangan lain ya maksudnya tidak ada pertimbangan lain itu pertimbangan misalnya mencari rente, mencari keuntungan tidak ada," ujar mantan ketum PP GP Ansor ini.
Gus Yaqut menerangkan, selain keselamatan jiwa jemaah, terdapat pertimbangan teknis yang disampaikan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).
"Jadi, pertimbangan yang utama adalah pertimbangan untuk keselamatan jiwa jemaah di luar tentu pertimbangan-pertimbangan teknis lain yang diberikan oleh Direktorat Jenderal PHU," ungkapnya.
Sebelumnya, dalam persidangan, Prof Ibnu Sina menjelaskan bahwa penetapan kuota haji Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 2019 mengandung kewenangan atribusi yang melekat pada menteri.
Menurut Prof Ibnu Sina, kewenangan atribusi tersebut juga terikat dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai proporsi pembagian kuota haji khusus sebesar 8 persen.
"Di dalamnya terikat kewenangan atribusi kepada pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah menteri. Kemudian, mengikat di dalamnya prosedur-prosedur penetapan kuota haji Indonesia," tutur Prof Ibnu Sina.
Prof Ibnu Sina menjelaskan, penetapan kuota haji Indonesia harus memperhatikan berbagai persyaratan dan batasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Namun, ia berpandangan bahwa ketentuan mengenai kuota haji tambahan dalam Pasal 9 memberikan ruang kewenangan tersendiri bagi menteri.
Kewenangan tersebut, kata dia, dapat dijalankan apabila persyaratan mengenai ketersediaan kuota tambahan dan penetapan kuota haji Indonesia telah terpenuhi.
"Sedangkan ahli berpandangan dalam Pasal 9, sesuai dengan syarat dalam norma tersebut, bahwa kuota haji tambahan itu hanya bisa dirumuskan, ditetapkan, dan atribusi tersebut dilaksanakan apabila syarat dalam hal adanya kuota tambahan di mana pemberi kuota tambahan itu adalah kerajaan Saudi Arabia, dan setelah ditetapkannya kuota haji Indonesia," katanya.
Selain Prof Ibnu Sina sebagai ahli administrasi negara, pihak Gus Yaqut juga menghadirkan Prof Eva sebagai ahli hukum pidana dan Dr Hernold yang memberikan keterangan terkait penghitungan kerugian keuangan negara.
Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan ini, Gus Yaqut didakwa bersama tiga terdakwa lainnya. Mereka adalah mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksakti Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba.
Perkara ini berkaitan dengan kebijakan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024. Melalui keputusan tersebut, kuota haji tambahan dibagi dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler.
KMA itu dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanggar UU tentang haji dan umrah yang mengatur kuota haji reguler 92 persen dan kuota haji khusus 8 persen. Dengan demikian, pembuat kebijakan itu diyakini bersalah dan harus dipidana. Sayangnya, fakta persidangan menunjukkan hal berbeda, hampir semua ahli yang dihadirkan KPK maupun kubu Gus Yaqut menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak bermasalah.


















