Menag Minta Persoalan Agama dan Kebangsaan Tak Dihadap-hadapkan

Menag yang diamanahi Ketua Harian Sekber PMB, mengajak seluruh aparatur pemerintahan baik di pusat maupun daerah, untuk bersama-sama melaksanakan amanah perpres tersebut, tidak hanya menjadi program, tetapi menjadi gerakan.

“Saya yakin, pasca rakornas ini akan muncul program dan sekaligus gerakan yang nyata di instansi kita masing-masing, agar dampaknya dapat terasa di masyarakat luas,” tuturnya. 

Sementara itu, Kepala Balitbang dan Diklat Kemenag, Prof Amin Suyitno mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2023, semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus terlibat dalam implementasi penguatan moderasi beragama di Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Karena itu, lanjut dia, mulai tahun 2024 ini Menag Yaqut Cholil Qoumas akan meminta laporan semua K/L dan Pemda mengenai implementasi dari program tersebut.

“Tahun ini juga, menurut Perpres, Gus Menteri selaku ketua harian Sekretariat Bersama, akan menagih laporan dari semua K/L mengenai implementasi MB, termasuk dari Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” kata Prof Amin Suyitno saat menyampaikan sambutannya. 

Tak hanya itu, Prof Amin menambahkan, tahun 2024 juga sudah ada beberapa K/L yang sudah menganggarkan program Penguatan Moderasi Beragama (PMB). Dia berharap secara bertahap semua pihak terkait bisa terlibat dalam menyukseskan implementasi PMB. 

Sedangkan dalam Rakornas tersebut, pihaknya akan merumuskan hal-hal teknis seperti tata cara pelaporan. Hal ini, kata dia, menjadi penting mengingat laporannya akan dipantau langsung oleh KSP. 

“Pelaporannya akan dipantau langsung oleh Deputi V dan Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP),” ucapnya. 

Diketahui, kegiatan Rakornas mengusung tema Sinergi Memperkuat Moderasi Beragama untuk Indonesia Maju dan Harmoni. Hadir dalam kegiatan tersebut para Pejabat Eselon I Kementerian Agama, Staf Ahli, Staf khusus, Tenaga Ahli, Deputi V KSP, para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Pejabat Tinggi Madya dari 14 Kementerian, para utusan Kesbangpol Provinsi, serta para Kepala UPT di lingkungan Balitbang Diklat.