SK Pemerintah Jadi Dasar, Fathan Subchi Masih Menjabat Ketum PB IKA PMII

“Itu hanya perorangan, bukan organisasi,” katanya.

Nur Purnamasidi menyebut, di tengah polemik hukum tersebut, kepengurusan di bawah Fathan Subchi tetap menjalankan agenda organisasi di berbagai daerah.

Ia mengatakan, pihaknya telah menggelar rekernas yang diikuti seluruh pengurus wilayah se-Indonesia. Selain itu, PB IKA PMII juga melakukan pengorganisasian kantor-kantor di daerah, termasuk penerbitan kartu tanda anggota (KTA).

Tak hanya itu, mereka juga menyiapkan pembentukan lembaga zakat dan infak yang ditargetkan menjadi lembaga zakat nasional.

“Pada 5 dan 6 Maret 2026 kami juga akan melaksanakan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) sebagai mandat Munas IKA PMII tahun lalu. Insyaallah akan dihadiri seluruh pengurus wilayah dan pengurus pusat,” ujarnya.

Siapkan Kasasi dan Laporan ke Komisi Yudisial

Di tempat yang sama, Kuasa Hukum PB IKA PMII kubu Fathan Subchi, Muhammad Zain Al-Fakih, menyatakan pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam putusan tingkat banding.

Pria yang biasa disapa Kang Zein ini menilai terdapat dugaan kekeliruan penerapan hukum oleh majelis hakim tingkat banding. Salah satu yang disoroti adalah mekanisme administrasi sebelum pengajuan gugatan ke PTUN.

Menurut dia, penggugat seharusnya terlebih dahulu menempuh mekanisme keberatan kepada Menteri Hukum apabila yang digugat adalah SK. Jika keberatan tidak ditanggapi atau ditolak, barulah dapat mengajukan banding administratif kepada atasan Menteri Hukum, yakni Presiden.

“Dalam perkara ini, salah satu nama yang mengajukan gugatan tidak pernah menempuh proses administrasi yang disyaratkan. Namun tetap dianggap memiliki legal standing dan bahkan gugatannya dikabulkan,” kata Zain.

Dia menyebut sejumlah eksepsi yang diajukan pihaknya tidak dipertimbangkan secara menyeluruh di tingkat banding. Padahal, menurut dia, terdapat keberatan mendasar, termasuk terkait keabsahan surat kuasa dan kedudukan hukum penggugat.

Atas dasar itu, PB IKA PMII kubu Fathan Subchi akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu, pihaknya berencana melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim ke Komisi Yudisial.

“Kami sudah menyiapkan bahan-bahan untuk kasasi. Ini menyangkut marwah organisasi dan kepastian hukum. Dalam waktu dekat kami juga akan ajukan laporan ke Komisi Yudisial,” ujarnya.

Amar Putusan Versi Kubu Slamet Riyadi

Sebelumnya, Ketua Umum PB IKA PMII versi Ahmad Muqowam, Slamet Riyadi, memaparkan empat poin amar putusan banding. 

Menurut dia, majelis hakim mengabulkan gugatan para pembanding untuk seluruhnya dan menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0000589.AH.01.08 Tahun 2025 tertanggal 11 April 2025 tentang persetujuan perubahan perkumpulan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Selain itu, majelis hakim juga menghukum para terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada dua tingkat pengadilan. Untuk tingkat banding, biaya perkara ditetapkan sebesar Rp 250.000.

“Majelis hakim mengabulkan gugatan para pembanding untuk seluruhnya dan menyatakan batal SK Menteri Hukum tersebut,” kata Slamet, Kamis (19/2/2026).