Sekjen PB IKA PMII kubu Fathan Subchi, H Muhammad Nur Purnamasidi (sebelah kiri, baju putih) dan Kuasa hukum PB IKA PMII, Muhammad Zain Al-Fakih (baju hitam) saat memberikan keterangan pers di kantor PB IKA PMII, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026). (Foto: Ahdori/Erakini)
JAKARTA, (ERAKINI) - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan banding kubu Slamet Riyadi dalam sengketa jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Alumni (PB IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2025-2030. Putusan banding tertanggal 18 Februari 2026 itu membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2025/PTUN.JAKARTA.
Dalam amar putusannya, majelis hakim juga menyatakan eksepsi dari terbanding I dan terbanding II tidak diterima seluruhnya. Perkara tersebut diputus oleh majelis hakim yang diketuai Ariyanto dengan anggota Andri Musefa dan Esau Ngefak.
Menanggapi putusan itu, Sekretaris Jenderal PB IKA PMII kubu Fathan Subchi, H Muhammad Nur Purnamasidi mengatakan, pihaknya akan menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu dekat.
“Kami ingin menyampaikan beberapa langkah yang akan kami ambil dalam waktu 7-10 hari ke depan, salah satunya adalah mengajukan kasasi. Perkara ini belum inkrah,” ujar Nur Purnamasidi saat memberikan keterangan pers di kantor PB IKA PMII, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).
Purnamasidi menegaskan, hingga kini Kementerian Hukum belum menerbitkan surat keputusan (SK) baru selain SK yang telah dimiliki kepengurusan di bawah Ketua Umum Fathan Subchi.
Menurut dia, putusan banding tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi. Meski demikian, pihaknya menilai kepengurusan yang ada saat ini tetap sah dan masih dapat menjalankan konsolidasi organisasi.
“Dengan demikian, SK yang kami miliki masih sah, kepengurusan kami masih sah, dan masih bisa kami gunakan untuk menjalankan roda organisasi,” ucapnya.
Kuasa Hukum Soroti Kejanggalan Hasil Putusan PTUN
Di tempat yang sama, Kuasa hukum PB IKA PMII, Muhammad Zain Al-Fakih, menilai terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum pada tingkat banding. Pria yang biasa disapa Kang Zein ini menjelaskan, sengketa yang terjadi sejatinya merupakan sengketa kepengurusan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menurutnya menjadi ranah Pengadilan Negeri, bukan PTUN.
“Objek sengketanya adalah sengketa kepengurusan. Walaupun ada SK Menteri Hukum yang digugat, persoalan substansinya adalah konflik internal organisasi. Itu seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri,” ujar Kang Zain.
Pada tingkat pertama, lanjut dia, majelis hakim menyatakan PTUN tidak memiliki kompetensi absolut karena perkara tersebut merupakan sengketa kepengurusan. Namun, pada tingkat banding, gugatan yang diajukan secara perorangan oleh Ahmad Muqowam dan Slamet Riyadi dikabulkan.
“Yang berperkara adalah perkumpulannya, tetapi yang mengajukan gugatan adalah perorangan. Ini menjadi salah satu catatan kami,” katanya.
Kang Zein kemudian menyoroti prosedur administrasi sebelum pengajuan gugatan ke PTUN. Menurut dia, penggugat seharusnya menempuh mekanisme keberatan terlebih dahulu kepada Menteri Hukum, dan jika ditolak, mengajukan banding administratif kepada atasan Menteri sebelum menggugat ke PTUN.
“Kami menemukan adanya keganjilan karena salah satu nama tidak menempuh proses administrasi tersebut, tetapi tetap dianggap memiliki legal standing dan gugatannya dikabulkan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Kang Zein memastikan tim advokasi telah menyiapkan bahan dan strategi untuk mengajukan kasasi. Dia juga optimistis akan memenangkan kasasi di Mahkamah Agung (MA).
Sementara itu, Ketua Umum PB IKA PMII versi Ahmad Muqowam, Slamet Riyadi, memaparkan empat poin amar putusan banding dalam perkara tersebut. Menurut dia, majelis hakim mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya dan menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0000589.AH.01.08 Tahun 2025 tertanggal 11 April 2025 tentang persetujuan perubahan perkumpulan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
Selain itu, majelis hakim juga menghukum terbanding I dan terbanding II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng di dua tingkat pengadilan. Untuk tingkat banding, biaya perkara ditetapkan sebesar Rp 250.000.
“Majelis hakim mengabulkan gugatan para pembanding untuk seluruhnya dan menyatakan batal SK Menteri Hukum tersebut,” kata Slamet, Kamis (19/2/2026) lalu.
Dengan adanya putusan PTUN Jakarta ini, polemik kepengurusan PB IKA PMII diperkirakan masih akan berlanjut seiring rencana kasasi yang akan diajukan pihak Fathan Subchi dan jajaran pengurusnya.
