Debat terakhir Pilpres 2024 hingga segmen ketiga masih relatif berlangsung adem. Prabowo sepakat dengan Anies terkait solusi masalah pendidikan. Foto: Youtube KPU
JAKARTA, (ERAKINI) - Debat Capres edisi terakhir pada Minggu (4/2/2024) malam hingga segmen ketiga masih relatif berlangsung adem. Ketiga capres kerap saling mengamini jawaban dan solusi dari pertanyaan yang diajukan.
Anies Baswedan mendapatkan pertanyaan sub tema pendidikan terkait upaya meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru dan dosen. Padahal anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBN.
"Ketika kita berbicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidik menjadi kuncinya. Kita ingin pendidik bisa mendidik anak-anak kita. Karena itu, kita harus bertanggung jawab dengan penuh atas kesejahteraan pendidiknya agar dia bisa konsentrasi mendidih anak-anak kita. Prinsip itu harus dipegang oleh seluruh penanggung jawab kebijakan di seluruh Indonesia," kata Anies memulai jawabannya.
Menurut Anies, banyak masalah pendidikan yang dihadapi sakarang. Misalnya, ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi guru PPPK, 1,6 juta guru belum tersertifikasi, dan ada beban administrasi.
"Itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip tadi, bahwa kita harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pendidiknya. Jadi, program yang harus kita kerjakan adalah percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700 ribu guru honorer menjadi PPPK, kemudian beasiswa untuk anak guru, anak dosen, dan anak tenaga kependidikan. Jangan sampai mereka mendidik ratusan anak tapi anaknya tidak pernah menyelesaikan pendidikan sampai tuntas," papar Anies.
Menanggapi jawaban Anies, Prabowo mengatakan setuju dengan rivalnya itu. "Secara garis besar, secara objektif saya menilai jawaban Pak Anies baik, bagus, relevan, saya banyak setuju dengan jawaban tersebut. Maklum, beliau mantan Menteri Pendidikan," kata Prabowo.
Prabowo lalu menambahkan bahwa perlunya mengaudit dan mengkaji sistem pendidikan saat ini sudah baik atau tidak. "Karena banyak sekali kebocoran-kebocoran dalam alokasi dana yang diturunkan sampai ke tingkat kabupaten dan sebagainya. Ini menyangkut memang masalah mental dan budaya banyak pejabat-pejabat kita. Jadi kita harus koreksi diri, kita harus audit, dan di mana masalah sistemik yang kurang baik harus kita perbaiki. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik," tegasnya.
Capres Ganjar Pranowo juga sepakat, negara harus benar-benar hadir memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik. "Kalau pendidikan mau maju, maka fasilitas mesti diberikan. Negara harus hadir dan makin inklusi," tandasnya.
