Tunggakan Iuran Peserta BPJS Kesehatan Segera Dihapus, Pemerintah Kebut Verifikasi Data
Thomas Pulungan
JAKARTA, (ERAKINI) – Pemerintah akan menghapus atau memutihkan tunggakan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Rencana pemutihan tersebut kini memasuki tahap perhitungan dan verifikasi data.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, proses pemutihan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa, karena membutuhkan validasi data yang akurat.
“Sedang kita hitung semua, baik kriteria maupun jumlahnya. Ada data yang perlu diverifikasi, misalnya perubahan kelas peserta yang masih menyisakan tunggakan di kelas lama,” ujar Prasetyo, Jumat (17/10/2025), dikutip dari Antara.
Ia berharap kebijakan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan dapat direalisasikan tahun ini, setelah seluruh proses verifikasi dan perhitungan rampung.
Salah satu fokus pemerintah adalah menangani tunggakan peserta yang sudah meninggal dunia. Menurut Prasetyo, kasus seperti ini secara administratif seharusnya sudah dihapuskan.
“Kalau yang bersangkutan sudah meninggal dunia, mestinya sudah harus diputihkan karena kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk menagih,” katanya.
Terkait apakah kebijakan pemutihan ini akan berlaku bagi seluruh peserta yang menunggak, Prasetyo menegaskan hal itu masih dalam tahap verifikasi lebih lanjut. “Data dan kondisinya berbeda-beda di setiap kelas,” tambahnya.
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyebut bahwa pemutihan tunggakan merupakan upaya untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Menurut dia, sebagian besar tunggakan berasal dari peserta yang sebelumnya bekerja di sektor informal, lalu dipindahkan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) setelah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Nah, itu dihapuskan. Jumlahnya triliunan rupiah,” ujar Ghufron.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen membebaskan masyarakat dari beban tunggakan BPJS Kesehatan yang mencapai puluhan triliun rupiah.
“Saya terus berusaha agar tunggakan seluruh peserta BPJS segera dibebaskan. Jadi tidak dianggap utang lagi. Semoga bisa terealisasi bulan depan. Setelah itu, peserta bisa memulai iuran baru,” kata Cak Imin.
Kata Cak Imin, kebijakan ini bukan berarti masyarakat lepas dari tanggung jawab, melainkan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah agar layanan kesehatan tetap bisa diakses semua warga.


















