JAKARTA, (ERAKINI) - Presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana merubah nomenklatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada pemerintahan lima tahun mendatang. Nantinya, BUMN akan fokus pada penerimaan uang negara lewat bisnis dan usaha yang dikembangkan.
Lalu siapa sosok yang layak menjadi Kepala BUMN era pemerintahan Prabowo-Gibran?
Pengamat ekonomi, Yanuar Rizki mengatakan, karakteristik figur yang cocok untuk mengisi posisi Kepala BUMN yaitu mereka yang memiliki latar belakang kebijakan atau seorang policy maker.
"Karena momentumnya akan ke badan, menurut saya figurnya ke depan akan orang yang lebih banyak pernah mengurusi regulasi," ujar Yanuar dalam Diskusi Media bertajuk Mencari Figur Ideal Kepala Badan BUMN di Jakarta Selatan pada Kamis (10/10/2024).
Yanuar menyebut, dengan perubahan BUMN menjadi sebuah badan, kepemimpinan yang dibutuhkan berbeda dari yang ada saat ini. Menurutnya, pemimpin Badan BUMN yang dibutuhkan bukan hanya dilihat dari individu, tetapi juga dari figur yang memiliki pendekatan berbeda.
“Sekarang kan pendekatannya bahwa swasta harus menang. Kalau dengan badan, kayaknya bentuk orangnya gak akan kayak yang sekarang. Bukan hanya orangnya, tapi figurnya pun berbeda,” katanya.
Lebih lanjut, Yanuar menilai bahwa sosok strukturalis yang kuat dalam memahami persoalan regulasi dan struktur organisasi akan lebih tepat untuk memimpin Badan BUMN ke depan.
Tak hanya itu, menurut Yanuar, pemerintah harus bersih dari praktik korupsi. Karena itu, Prabowo sebaiknya memilih pemimpin yang bebas dari konflik kepentingan.
"Jadi, intinya, pesan saya cuma satu: seperti kata Warren Buffett, kalau kamu dapet orang pintar tapi integritasnya jelek, kiamat, lho,” ujar Yanuar.
Berikutnya, sosok ideal yang akan memimpin BUMN harus memiliki kecerdasan dan kompetensi tinggin dan integritas. Ia mengingatkan bahwa ketika pemimpin memiliki integritas, maka organisasi di bawahnya pun akan berjalan dengan baik.
“Tapi kalau atasnya udah gak beres, apalagi di lima tahun terakhir ini, kita lihat sendiri konflik kepentingan di mana-mana,” tuturnya.
Perwakilan Sinergi Kawal BUMN, Willy Kurniawan menilai, Erick Thohir gagal memimpin Kementerian BUMN sebab banyak kerugian, bahkan beberapa perusahaan di bawah BUMN gulung tikar.
“Di era Erick Thohir menjadi menteri, banyak BUMN yang gulung tikar, yang terbaru BUMN Farmasi (Kimia Farma) yang merugi dan menutup operasional 5 pabrik. Selain itu, BUMN Karya seperti Waskita juga merugi,” ujar Willy saat menjadi narasumber kegiatan Diskusi Media di Tentative Cafe Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).
Selain itu, yang menjadi kegagalan Erick Thohir dalam mengurus BUMN, lanjut Willy lantaran dia lebih memilih posisi sebagai Ketua Umum PSSI dan sehingga gagal mengelola perusahaan negara.
“Lantas apa kinerja Erick Thohir yang cemerlang, buktinya utang BUMN malah menggunung. Bahkan berdasarkan data terbaru tembus diangka 6000 triliun,” tuturnya.
Willy menjelaskan di masa 10 tahun Pemerintahan Jokowi aset BUMN justru tumbuh dari Rp 4.577 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 10.411 triliun di akhir tahun 2023.
“Pertumbuhan aset BUMN paling cepat terjadi pada pemerintahan Jokowi periode pertama (di bawah Menteri Rini Sumarno) sebesar 16,3 persen per tahun,” katanya.
Sementara pertumbuhan aset BUMN di periode kedua (di bawah Menteri Erick Tohir) hanya 5,1 persen pertahun. Cepatnya pertumbuhan aset BUMN periode pertama adalah akibat dari kebijakan revaluasi aset BUMN yang diusulkan oleh mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli pada tahun 2015.
“Tercatat utang BUMN selama 10 tahun terakhir adalah sebesar Rp 959 triliun. Yang terbagi pada periode pertama sebesar Rp 125 triliun, dan periode kedua sebesar Rp 834 triliun- atau dengan kata lain sebagian besar (87 persen) utang BUMN periode Jokowi dibuat di periode kedua,” pungkasnya.
