Langkah strategis ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektoral antara Kementerian Pertanian, Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Perdagangan, Bapanas, serta Perum Bulog.
KJRI Jeddah memastikan seluruh petugas tetap siaga demi menjamin keamanan, kenyamanan, dan kepastian kepulangan jemaah umrah ke Tanah Air.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa keselamatan jemaah merupakan prioritas utama pemerintah.
Prabowo meminta agar Kemenhaj menjadikan Asrama Haji tidak sekadar tempat singgah dan pelayanan untuk jemaah, tetapi bisa dijadikan hotel yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi.
Kemenhaj menyampaikan bahwa kompleks Grand El Hajj di Cipondoh resmi ditunjuk sebagai embarkasi pada penyelenggaraan Haji 2026. Penunjukan tersebut menjadi tonggak baru pelayanan haji Banten.
Kebijakan itu diberlakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Arab Saudi meningkatkan pelayanan kepada jemaah serta mengantisipasi puncak musim umrah 2026.
Kemenhaj menargetkan seluruh proses pemvisaan rampung pada awal Maret, atau setidaknya satu minggu sebelum hari raya Idul Fitri.
Penguatan sektor keuangan dan pengelolaan BMN dinilai penting untuk memastikan dukungan sarana dan prasarana pelayanan jemaah berjalan optimal, transparan, dan akuntabel.
Inisiatif ini bertujuan menyederhanakan proses ibadah dengan menyediakan informasi prosedural dan keagamaan penting dalam bahasa masing-masing jemaah.
Dirjen PE2HU, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah merupakan mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang menempatkan Kemenhaj sebagai leading institution.
Selain memastikan penanganan medis berjalan optimal, Kemenhaj juga akan melakukan klarifikasi tertulis kepada PPIU terkait tanggung jawab pembiayaan yang timbul selama proses perawatan.
Menhaj Gus Irfan menekankan pentingnya penggunaan bahan baku asal Indonesia guna mendukung ekosistem ekonomi nasional sekaligus menjaga kualitas rasa.
Kemenhaj menjelaskan bahwa transformasi penyelenggaraan haji modern menempatkan kepastian hukum, kepatuhan syariah, serta perlindungan jemaah sebagai prioritas utama.
Kemenhaj melaporkan, hingga pekan kedua Februari 2026, progres pelaksanaan manasik haji terintegrasi telah mencapai 95 persen di seluruh wilayah Indonesia.
Gus Irfan menyampaikan, kesuksesan dalam melayani tamu Allah menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.
