JAKARTA, (ERAKINI) - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi mengatakan, kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) usai Lebaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya dua hari yakni Selasa dan Rabu, 16 dan 17 April 2024. Ia mengingatkan ASN tidak menambah waktu WFH apalagi sampai bolos.
"WFH Selasa dan Rabu, Kamis dan Jumat masuk, tidak boleh bolos," kata Menko Muhajir saat membuka sistem satu arah dari gerbang Tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (13/4/2024).
Muhadjir meminta ASN yang mudik untuk menyesuaikan waktu kembali ke tempat kerjanya. Menurut dia, ASN tidak perlu ikut dalam arus balik seperti pemudik yang berasal dari non-ASN.
Sementara Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan derajat kejenuhan lalu lintas atau V/C Ratio saat arus balik Lebaran ini lebih dari 1.
"Kami tidak mau ambil risiko jika terjadi kemacetan," kata Menhub.
Oleh karena itu, lanjut dia, kebijakan penerapan bekerja dari rumah untuk ASN selama dua hari bisa memberi kesempatan pemudik untuk melakukan perjalanan dengan lebih tenang.
"Masih ada waktu, sehingga lihat waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan," kata Menhub.
Sebelumnya, pemerintah resmi memutuskan menerapkan kebijakan work from office (WFO) dan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa dan Rabu, 16 dan 17 April 2024. Kebijakan itu didorong untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran 2024.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Ia menuturkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tetap WFO 100 persen. Sedangkan instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing.
"Aturan ini diatur dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah," kata Azwar Anas dalam keterangannya, Sabtu (13/04/2024).
Anas menjelaskan, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.
"Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu excellence dalam segala situasi," tuturnya.
Menurut Anas, instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal/paling banyak 50 persen di antaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.
Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO..
"Pemerintah sebelumnya menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 (Idul Fitri 1445 H) sebanyak enam hari. Ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak empat hari, total mencapai 10 hari," ujar Anas.
"Kemudian, dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang," sambungnya lagi.
Anas juga telah berkoordinasi dengan Polri dan Kementerian Perhubungan terkait kebijakan pengaturan WFH dan WFO tersebut. Ia turut mengimbau agar seluruh instansi pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi.
"Saya meminta jangan sampai libur Lebaran mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan," pungkasnya.