JAKARTA, (ERAKINI) – Pemerintah memastikan kondisi pekerja migran Indonesia (PMI) di kawasan Timur Tengah masih aman di tengah semakin memanasnya perang antara Amerika (AS) Serikat bersama Israel versus Iran.
Hingga saat ini, belum ada laporan PMI yang terdampak langsung maupun seruan evakuasi dari perwakilan Indonesia di negara-negara setempat.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan, situasi para PMI di kawasan tersebut masih dalam pemantauan ketat pemerintah.
“Semuanya masih dalam kondisi under control (di bawah kendali),” ujar Mukhtarudin di Kementerian P2MI, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menurut dia, hingga saat ini belum ada seruan evakuasi dari pemerintah negara-negara di Timur Tengah maupun dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat terkait situasi keamanan.
Mukhtarudin juga menyebutkan belum ada laporan dampak signifikan yang dialami para pekerja migran Indonesia akibat ketegangan di kawasan tersebut.
“Belum ada laporan dari pekerja migran kita yang terdampak hingga harus dievakuasi. Ada beberapa pekerja migran di Kuwait yang mengalami dampak psikologis karena trauma, namun bukan dampak fisik,” bebernya.
Pemerintah, lanjut dia, terus memberikan pendampingan kepada PMI yang mengalami tekanan psikologis guna membantu proses pemulihan.
Untuk mengantisipasi perkembangan situasi, Kementerian P2MI telah membentuk pusat krisis (crisis center) serta membuka kanal laporan darurat melalui hotline bagi para pekerja migran Indonesia. “Jika ada sesuatu, segera laporkan kepada kami,” kata Mukhtarudin.
Selain itu, KBRI dan KJRI di berbagai negara Timur Tengah juga aktif menyampaikan informasi perkembangan situasi melalui berbagai kanal komunikasi resmi.
“Prinsipnya, negara melalui pemerintah bersama seluruh perwakilan RI, baik KBRI maupun KJRI, akan all out memantau perkembangan eskalasi konflik di Timur Tengah dari hari ke hari,” ujarnya.
Kementerian P2MI juga bekerja sama dengan perusahaan penempatan pekerja migran untuk memonitor kondisi PMI yang bekerja di sektor formal di kawasan tersebut.
Di sisi lain, pemerintah bersama perwakilan RI di Timur Tengah telah mengeluarkan imbauan keamanan agar para pekerja migran tetap dapat beraktivitas dengan aman.
Terkait jumlah PMI di Iran, Mukhtarudin menyebutkan jumlahnya relatif sedikit, yakni sekitar 100 orang. Sebagian besar bekerja sebagai pekerja rumah tangga dengan skema penempatan mandiri.
“Itu bukan penempatan kami. Mereka berangkat secara mandiri karena Iran memang bukan negara tujuan penempatan resmi,” jelasnya.
Sejak awal eskalasi konflik, Kementerian P2MI sudah memperkuat langkah mitigasi, monitoring aktif, serta menyiapkan skenario kontingensi untuk melindungi pekerja migran Indonesia di kawasan tersebut.
“Sejak awal eskalasi, kami telah mengaktifkan mekanisme crisis management. Pemantauan dilakukan setiap hari secara terintegrasi bersama Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI di kawasan. Negara tidak menunggu situasi memburuk,” kata Mukhtarudin.
Melalui Direktorat Jenderal Pelindungan, Kementerian P2MI juga membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik untuk melakukan pendataan serta pemutakhiran data secara real-time terhadap ribuan PMI di negara-negara terdampak.
Pendataan tersebut mencakup wilayah yang sempat mengalami dampak serangan, seperti Qatar dan kawasan sekitar instalasi militer. Pemetaan zona berisiko tinggi juga terus diperbarui untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan terukur.
Sebagai langkah mitigasi, para pekerja migran Indonesia diimbau menjauhi titik konflik, pangkalan militer, serta lokasi yang berpotensi rawan. Mereka juga diminta berpindah ke tempat yang lebih aman apabila diperlukan.
Pemerintah turut memperkuat kanal pengaduan untuk mengantisipasi laporan terkait ancaman keamanan, keterlambatan pembayaran upah, pemutusan hubungan kerja, hingga permintaan repatriasi.
Koordinasi lintas instansi juga dilakukan secara intensif bersama Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI di sejumlah negara Timur Tengah, seperti Teheran, Riyadh, Doha, dan Abu Dhabi, guna menyinkronkan data dan menyiapkan rencana kontingensi.
Pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario antisipasi, termasuk evakuasi dan pengetatan penempatan pekerja migran.
“Kami menyiapkan berbagai skenario, termasuk evakuasi dan pengetatan penempatan. Semua langkah disusun berbasis informasi faktual, koordinasi diplomatik, dan prinsip kehati-hatian,” tegasnya.
Kementerian P2MI mengimbau seluruh pekerja migran Indonesia di kawasan Timur Tengah tetap tenang, mengikuti arahan resmi dari perwakilan RI, serta segera melaporkan kondisi darurat melalui kanal resmi yang tersedia.
Pemerintah memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pendampingan dan advokasi guna menjamin perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
