Pasang Baliho Kampanye di Wilayah Pemda Biak Wajib Bayar Pajak Reklame

George mengatakan, untuk penarikan pembayaran berapa pajak reklame yang dibayar akan dihitung berdasarkan ukuran jenis spanduk atau baliho serta berapa lama waktu pemasangan.

Selain itu, penentuan besaran pajak reklame harus dihitung besaran volumenya yakni ukuran panjang kali lebarnya.

Sementara penempatan pemasangan baliho, menurut dia, apakah dipasang di lokasi jalan protokol atau tempat lainnya. Sebab, kata dia, setiap wilayah ada kelas dan nilainya beda-beda. 

"Dari ukuran inilah dapat diketahui berapa besaran pajak reklame yang harus dibayar pemilik atau peserta pemilu caleg atau parpol," ujarnya.

Ia berharap bahwa parpol peserta pemilu dan caleg diharapkan dapat memahami peraturan daerah yang berlaku sehingga punya kewajiban untuk membayar.

"Ada aturan daerah terkait penarikan pajak reklame, ya ini juga sebagai pemasukan penerimaan daerah," katanya. 

Sementara, pemasangan baliho atau atribut parpol peserta pemilu dipasang di kawasan perkantoran milik pemerintah, fasilitas satuan TNI/Polri, rumah sakit, rumah ibadah, lembaga pendidikan serta taman kota.

Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan waktu kampanye peserta pemilu secara serentak berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.