Norma Vitae Custos dan Fatwa Haram Sound Horeg

Masyarakat sering kali tidak berdaya karena pelaku merasa aktivitas tersebut adalah bagian dari "kebebasan berekspresi". Negara memang bisa menertibkan lewat hukum, tetapi apakah hukum selalu efektif tanpa kesadaran sosial. 

Norma Vitae Custos mengingatkan bahwa aturan sosial sejatinya bukan alat represif, melainkan mekanisme perlindungan kehidupan bersama. Norma bukan sekadar hukum formal yang mengikat secara legal, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat. Agama, dalam konteks ini, adalah penyumbang utama nilai tersebut.

Agama tidak perlu menjadi hukum negara untuk bisa memberi pengaruh dalam kehidupan publik. Ajaran agama seperti tasamuh (toleransi), adab (etika), dan maslahah (kebaikan bersama) menjadi sumber inspirasi penting bagi terciptanya kehidupan yang harmonis. Ketika agama dipahami sebagai penjaga norma, maka ia menjadi bagian penting dari kebudayaan demokratis.

Sayangnya, dalam diskursus demokrasi modern, agama sering ditempatkan secara diametral: seolah hanya bisa ada di ruang privat, atau menjadi kekuatan politik di ruang publik. Pandangan ini menyempitkan fungsi agama. Padahal, dalam masyarakat seperti Indonesia, agama telah lama menjadi bagian dari kesadaran sosial yang membentuk etika kolektif.

Dalam kasus sound horeg, misalnya, pendekatan agama bisa menjadi alternatif solutif. Ketimbang sekadar razia atau larangan hukum, tokoh agama bisa menyampaikan pesan moral bahwa kebebasan tidak berarti mengabaikan kenyamanan orang lain. Ajaran untuk tidak menyakiti tetangga, untuk menjaga kedamaian lingkungan, atau larangan dari israf (berlebihan) dalam ekspresi kegembiraan, semuanya relevan untuk membingkai ulang perilaku sosial.

Pendekatan hukum sering kali berhenti pada sanksi, sementara pendekatan nilai mengarah pada transformasi kesadaran. Jika masyarakat hanya takut karena ada polisi, maka norma itu rapuh. Tapi jika seseorang menahan diri karena merasa bertanggung jawab secara moral, itulah bentuk dari norma hidup yang sejati. Inilah wilayah tempat agama bekerja secara efektif: bukan lewat paksaan, tetapi lewat pembentukan hati nurani.

Namun peran agama ini hanya bisa optimal jika tidak ditarik ke dalam arena politisasi. Ketika agama dimobilisasi untuk kepentingan kekuasaan, maka nilainya rusak. Norma Vitae Custos mengajarkan bahwa agama bukan alat dominasi, melainkan sumber inspirasi etis yang menjaga keseimbangan dalam hidup bersama. Demokrasi yang sehat bukan hanya soal prosedur elektoral, tetapi tentang keadaban sosial yang dilandasi kesadaran nilai.

Untuk itu, perlu ruang dialog antara negara, agama, dan masyarakat. Negara tidak bisa berjalan sendiri dalam menertibkan perilaku publik. Agama tidak bisa memaksakan kebenarannya. Dan masyarakat sipil tidak bisa hanya mengeluh. Kolaborasi antara ketiganya bisa melahirkan sistem sosial yang lebih beradab. Dalam ruang seperti inilah, norma bisa tumbuh bukan karena paksaan, tetapi karena kesepakatan batin.

Contoh-contoh baik sudah ada. Beberapa daerah sudah mulai melibatkan tokoh agama dan pemuda dalam kampanye "hajatan beradab" atau memodifikasi tradisi konvoi menjadi kegiatan sosial. Ini bukan pelarangan tradisi, melainkan penyelarasan tradisi dengan norma kehidupan bersama. Spiritnya adalah membangun masyarakat yang bahagia tanpa harus menyakiti.

Demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar sistem pemilu dan kebebasan individu. Ia membutuhkan ekosistem nilai yang menjamin bahwa kebebasan digunakan secara bertanggung jawab. Di sinilah peran agama menjadi penting—bukan sebagai sumber hukum negara, tetapi sebagai penjaga moral publik.

Dengan semangat Norma Vitae Custos, kita bisa membayangkan masa depan di mana agama tidak hanya hidup di rumah ibadah, tetapi juga menginspirasi tindakan sosial yang etis. Bukan melalui pemaksaan dogma, tetapi lewat penguatan norma kehidupan yang menjunjung martabat, saling menghargai, dan menjaga harmoni.

Kasus sound horeg hanya satu dari banyak fenomena yang menandai tantangan kehidupan demokratis di era modern. Ia mencerminkan kebutuhan akan norma sosial yang lebih kuat, dan kesadaran akan batas antara hak pribadi dan ketertiban umum. Dalam situasi seperti itu, agama bisa mengambil posisi baru: bukan sebagai kekuatan oposisi terhadap negara, tetapi sebagai mitra etis dalam menjaga kehidupan.

Demokrasi tanpa norma akan lelah mengatur. Negara tanpa nilai akan tumpul dalam menyentuh hati rakyatnya. Maka biarlah norma menjadi penjaga kehidupan, dan agama menjadi lentera yang meneranginya.

Penulis: Guru Besar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prof Dr. KH M. Ishom, M.A.,