RIYADH, (ERAKINI) – Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan dukungannya terhadap dimulainya tahap kedua dari rencana perdamaian menyeluruh untuk Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat dan dikutip oleh Kantor Berita Saudi (SPA).
Dalam keterangannya, Riyadh juga menyambut positif pembentukan Komite Nasional Palestina untuk Pengelolaan Jalur Gaza yang akan berfungsi sebagai otoritas transisi sementara. Komite ini dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2803 dan telah menggelar pertemuan perdananya di Kairo pada hari yang sama.
Arab Saudi turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas perannya dalam mendeklarasikan pembentukan “dewan perdamaian” Gaza. Kerajaan menilai langkah tersebut sebagai bagian dari kepemimpinan dan upaya serius untuk menghentikan konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan komitmennya terhadap sejumlah prinsip utama, termasuk penarikan pasukan Israel, penolakan terhadap aneksasi wilayah Tepi Barat, serta dorongan berkelanjutan bagi terciptanya perdamaian yang adil dan langgeng di kawasan Timur Tengah.
Pemerintah Saudi juga memberikan pujian kepada Qatar, Mesir, dan Turki atas peran mereka sebagai mediator, seraya menekankan bahwa sinergi internasional dan regional merupakan kunci utama dalam menjaga momentum proses perdamaian.
Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya dukungan penuh terhadap tugas Komite Nasional Palestina sementara dalam mengelola kehidupan sehari-hari masyarakat Gaza. Pada saat yang sama, Arab Saudi menekankan perlunya menjaga keterkaitan kelembagaan dan geografis antara Tepi Barat dan Jalur Gaza, demi memastikan persatuan wilayah Palestina dan menolak segala upaya pemecahbelahan.
Selain itu, Riyadh menyerukan penguatan gencatan senjata, penghentian seluruh bentuk pelanggaran, kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan, serta percepatan proses pemulihan dan rekonstruksi awal di seluruh wilayah Gaza.
Menurut Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, langkah-langkah tersebut krusial untuk memungkinkan Otoritas Nasional Palestina kembali menjalankan mandat dan tanggung jawabnya di Jalur Gaza. Proses ini diharapkan dapat membuka jalan menuju berakhirnya pendudukan Israel atas wilayah Palestina di Gaza dan Tepi Barat, sekaligus mewujudkan berdirinya negara Palestina yang merdeka sesuai dengan resolusi PBB, Inisiatif Perdamaian Arab, dan kerangka solusi dua negara.
